Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan verifikasi ulang terhadap data 62,7 juta penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus memperbaiki tata kelola program.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan pemeriksaan kembali dilakukan setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pendataan penerima manfaat.
Salah satu temuan adalah indikasi data ganda, termasuk kasus di mana satu sekolah dilayani oleh lebih dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Agustina menyampaikan hal itu usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Dia menegaskan timnya akan menelusuri data secara menyeluruh untuk mengetahui berapa banyak penerima yang benar-benar memenuhi syarat.
Setelah verifikasi penerima selesai, BGN akan menata kembali basis data seluruh SPPG yang telah beroperasi.
Sekitar 27.469 SPPG yang tercatat akan diperiksa, termasuk pengecekan langsung ke titik layanan dan penggunaan penandaan lokasi (geo-tagging).
BGN juga berencana menyusun database terpisah untuk penerima manfaat dan untuk SPPG guna meningkatkan akurasi informasi.
Pembenahan data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan skema insentif yang lebih adil bagi pengelola SPPG.
Menurut Agustina, penentuan lokasi SPPG sebelumnya kerap didasarkan pada kepemilikan titik layanan, bukan pada kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, titik layanan yang sudah ada akan dirapikan agar prioritas bantuan mengarah pada daerah dan anak-anak yang paling membutuhkan.
Proses pembenahan data ini menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan baru BGN untuk meningkatkan efektivitas Program MBG.
Hasil verifikasi nantinya akan menentukan berapa dari angka sekitar “63 juta” yang benar-benar layak menerima dan besaran bantuan yang seharusnya diberikan.







