Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan kebijakan yang memberi kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasto menilai perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada tugas pokoknya sebagai lembaga pendidikan dan penelitian daripada menjadi pelaksana program operasional pemerintah.
Ia menyampaikan pandangan tersebut seusai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7).
Menurut Hasto, ranah kampus adalah pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan riset, dan teknologi terapan.
Ia memperingatkan agar MBG diperlakukan sebagai pelayanan publik, bukan proyek komersial atau ajang bisnis.
PDI Perjuangan pun mengeluarkan larangan tegas bagi kader dan anggotanya untuk terlibat dalam bisnis maupun pelaksanaan program MBG.
Langkah tersebut diambil untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan komersialisasi program yang ditujukan bagi masyarakat.
Hasto mengatakan, begitu ada laporan mengenai dugaan keterlibatan kader, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) langsung memanggil pihak terkait untuk melakukan klarifikasi.
Jika terbukti melanggar, kata Hasto, sanksi akan diterapkan sesuai tingkat pelanggarannya.
PDI Perjuangan juga telah mengirim surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta penjelasan mengenai isu keterlibatan partai dalam pelaksanaan MBG.
Hasto menambahkan pihaknya akan mengirim surat susulan apabila belum menerima jawaban dari BGN.
Kritik partainya bukan ditujukan kepada tujuan pemenuhan gizi, melainkan pada pendekatan pelaksanaannya yang dinilai masih bersifat top-down.
Ia menekankan program ini akan lebih efektif bila mengutamakan prinsip gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha mikro, seperti warung di sekitar sekolah.
Sebagai perbandingan, Hasto menyebut keberhasilan penanganan gizi buruk dan stunting di Banyuwangi serta Surabaya ketika dipimpin kepala daerah dari PDI Perjuangan, yang menurutnya berhasil karena skema kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga lokal.







