Badan Gizi Nasional (BGN) akan memusatkan kembali penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah dengan angka stunting tinggi.
Keputusan itu diambil menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan kebijakan baru dirancang setelah evaluasi menyeluruh terhadap data stunting nasional.
Menurut Agustina, selama ini pemilihan penerima manfaat lebih banyak didasarkan pada lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketimbang tingkat kerawanan gizi daerah.
Praktik lama kerap membuat SPPG mencari sekolah di sekitar titik operasi tanpa mempertimbangkan kondisi gizi masyarakat setempat.
Temuan BGN menunjukkan sejumlah sekolah justru dilayani oleh lebih dari satu SPPG, sehingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda.
Saat ini BGN tengah menelaah ulang data sekitar 62,7 juta penerima manfaat Program MBG untuk memastikan akurasi dan ketepatan sasaran.
Proses verifikasi dimaksudkan agar bantuan pangan bergizi benar-benar mencapai kelompok yang paling membutuhkan dan dapat berkontribusi pada penurunan angka stunting nasional.
Kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan mendapat perhatian lebih besar dalam pembenahan program.
Agustina mengungkapkan saat ini hanya 17 persen penerima manfaat yang berasal dari kelompok tersebut, dan pihaknya berencana melakukan refocusing pada komposisi itu.
Perbaikan tata kelola Program MBG diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran dan dampak terhadap status gizi masyarakat secara keseluruhan.







