Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan larangan bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memanfaatkan komoditas bersubsidi dalam penyajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan ini disampaikan oleh Kepala BGN, Sudaryono, pada pernyataan resmi yang dirilis Senin 27 Juli 2026.
Sebagai contoh, penggunaan minyak goreng merek MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta gas minyak cair LPG 3 kilogram tidak diperkenankan untuk keperluan memasak dalam program MBG.
BGN meminta partisipasi publik untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran kepada pihak berwenang.
Menurut Sudaryono, laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh BGN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain larangan penggunaan bahan bersubsidi, BGN menginstruksikan agar pengadaan pangan oleh SPPG dilakukan dengan mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Tujuan penetapan harga acuan ini adalah menjaga stabilitas pendapatan di tingkat produsen, khususnya bagi petani dan peternak.
Salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus adalah telur ayam, yang menjadi bahan pokok dalam menu MBG.
BGN menegaskan bahwa pembelian telur harus mengikuti harga acuan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan usaha para peternak.
Untuk mendukung kebijakan ini, BGN akan memperkuat kemitraan, menata tata kelola pengadaan pangan, dan memprioritaskan keberpihakan kepada petani serta peternak.
Lebih jauh, BGN menekankan bahwa MBG tidak sekadar memenuhi asupan gizi anak-anak, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.
Program ini diharapkan berdampak ganda: meningkatkan kualitas generasi mendatang sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pada tingkat lokal.







