Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, menyampaikan kekhawatiran atas rendahnya penyerapan belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi per 19 Juli 2026 menunjukkan realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,89 triliun atau 49,30 persen dari total pagu Rp9,93 triliun.
Memasuki pertengahan Juli, Banggar menilai realisasi idealnya berada di kisaran 55 persen sesuai porsi waktu, sehingga terdapat selisih sekitar 5,5 poin yang harus segera ditutup oleh pihak eksekutif.
Rasa khawatir muncul terutama pada komponen Belanja Modal yang penyerapan anggarannya tercatat sebanyak 39,27 persen dari pagu Rp2,80 triliun.
Sektor Belanja Modal Tanah hampir tidak terserap, yakni 0,03 persen dari alokasi Rp105,2 miliar.
Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan baru terealisasi 5,30 persen dari pagu Rp885,2 miliar.
Banggar menekankan bahwa ratusan miliar rupiah untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung belum bergerak secara signifikan, sehingga meminta penjelasan terbuka dari Pemerintah Provinsi.
Permintaan penjelasan ditujukan khususnya kepada Dinas PUPR sebagai SKPD dengan pagu belanja terbesar untuk mengurai hambatan dan memaparkan rencana percepatan proyek fisik.
Hingga akhir Juni 2026, setidaknya sepuluh SKPD memiliki realisasi belanja di bawah 45 persen.
Beberapa SKPD tersebut antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (33,39%), Dinas Pariwisata (33,63%), dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (35,92%).
Kelompok SKPD lain yang capaian belanjanya rendah meliputi Inspektorat Daerah (36,28%), Bappeda (36,29%), serta Dinas PUPR (42,99%).
Di sisi berbeda, Banggar memberikan apresiasi kepada SKPD yang realisasinya sudah tinggi, seperti Badan Kesbangpol dan BPKAD yang melebihi 70 persen.
Namun Banggar menuntut langkah nyata dari SKPD berrealisasi rendah, terutama yang menangani layanan dasar dan infrastruktur, bukan sekadar laporan administratif.
Untuk pendapatan, realisasi Pendapatan Daerah tercatat Rp4,03 triliun atau 54,90 persen dari target Rp7,35 triliun.
Kinerja tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 59,50 persen.
Karena realisasi belanja tertinggal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sementara membengkak menjadi Rp2,10 triliun.
Banggar menyatakan akan memanggil BPKAD dan SKPD terkait dalam rapat kerja guna meminta klarifikasi dan memastikan percepatan realisasi belanja pada semester kedua tahun anggaran ini.
Poin utama desakan Banggar DPRD Kalimantan Selatan:
1. Percepatan realisasi Belanja Modal, khususnya pengadaan tanah dan pembangunan gedung/bangunan pemerintah.
2. Penjelasan resmi dari Dinas PUPR terkait rencana percepatan proyek fisik hingga akhir tahun.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap SKPD dengan realisasi belanja di bawah 45 persen.
4. Kejelasan status Pendapatan Transfer Antar Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan yang masih 0 persen.
5. Langkah konkret Pemprov agar SiLPA tidak terus membesar di akhir tahun anggaran.
Banggar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD 2026 agar dana publik dikelola efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.







