Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) mengeluarkan pernyataan sikap yang diterima pada Minggu 19 Juli 2026 terkait penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Organisasi itu menegaskan perhatian publik terhadap kasus tersebut harus diimbangi dengan proses penegakan hukum yang transparan dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik.
Ketua Umum SWSI, Wahyu Muryadi, menilai perkara ini menyentuh reputasi lembaga penegak hukum serta prinsip equality before the law yang menjadi pijakan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.
SWSI mencatat dinamika dalam penanganan perkara, termasuk perpindahan penanganan perkara dan penerbitan surat perintah penyidikan baru, yang menurut organisasi itu menimbulkan sejumlah pertanyaan di ruang publik.
Organisasi tersebut meminta agar pertanyaan-pertanyaan publik itu dijawab dengan penjelasan yang proporsional dan berkala dari pihak berwenang.
SWSI juga mengingatkan sejumlah peristiwa yang sebelumnya menarik perhatian publik, seperti insiden penguntitan terhadap Febrie Adriansyah pada 2024 dan kehadiran personel Brimob di kawasan Kejaksaan Agung pada periode yang sama.
Namun organisasi ini menegaskan tidak membuat kesimpulan mengenai hubungan antarperistiwa tersebut dan menekankan perlunya penegakan hukum yang independen, profesional, dan akuntabel.
Menurut Wahyu, pers memiliki fungsi konstitusional untuk mengawal proses hukum melalui kerja jurnalistik yang profesional dan bertanggung jawab.
Wartawan, ujar SWSI, berkewajiban mengajukan pertanyaan, menggali fakta, melakukan verifikasi, serta menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Organisasi itu menekankan bahwa pertanyaan kritis dari wartawan merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas publik dan bukan sesuatu yang patut dihindari atau dijawab dengan penghinaan.
Apabila ada pertanyaan yang dinilai kurang tepat, SWSI meminta agar tanggapan disampaikan melalui argumentasi atau penjelasan yang santun.
Pernyataan SWSI tidak menyentuh substansi perkara hukum maupun strategi pembelaan yang merupakan hak setiap advokat, kata organisasi itu.
Lebih jauh, SWSI mengingatkan setiap profesi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika komunikasi publik dan saling menghormati antarsesama profesi.
Dalam pernyataannya, SWSI merangkum tujuh poin sikap, antara lain mendukung penegakan hukum yang independen, profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
Organisasi ini juga mendorong institusi penegak hukum memberi penjelasan secara berkala kepada masyarakat dan menegaskan pentingnya kebebasan pers.
SWSI mengajak organisasi advokat serta organisasi pers untuk bersama-sama menjaga marwah profesi melalui penegakan kode etik dan pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang bertanggung jawab.
Penutup pernyataan menegaskan bahwa yang dipertaruhkan dalam persoalan ini bukan hanya martabat wartawan, melainkan juga integritas penegakan hukum serta hak masyarakat memperoleh informasi.







