Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya barang ilegal.
Pada 2026, gugus bersama yang sebelumnya berfokus pada narkotika diperluas cakupannya dan berganti nama resmi dari Joint Task Force on Narcotics (JTFN) menjadi Joint Task Force on Illegal Goods.
Perubahan tersebut disampaikan Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, dalam pernyataan tertulis pada Rabu, 2 September 2026.
Budi mengatakan risiko serta ragam modus penyelundupan terus berkembang sehingga pengawasan tidak cukup hanya diarahkan pada narkotika.
Pengawasan kini mencakup berbagai komoditas rawan penyelundupan, termasuk barang kena cukai seperti rokok dan miras.
Komoditas lain yang menjadi perhatian meliputi bahan bakar minyak (BBM), kendaraan bermotor, pakaian bekas (ballpress), daging beku, rotan, hingga emas batangan.
Menurut Budi, pertukaran informasi dan koordinasi dengan mitra di negara tetangga penting untuk melakukan pengawasan lebih dini dan lebih terarah.
Operasi bersama JTF antara Bea Cukai Indonesia dan Malaysia tahun ini dilaksanakan pada 13 Juli hingga 14 Agustus 2026.
Lokasi operasi ditentukan berdasarkan analisis manajemen risiko intelijen dan difokuskan di wilayah kerja Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat serta Kanwil Bea Cukai Kalimantan Timur.
Dalam operasi tersebut, petugas menindak 30 kasus penyelundupan.
Rinciannya meliputi 3 kasus narkotika, 25 kasus rokok dan miras ilegal, 1 kasus pakaian bekas, serta 1 kasus penyelundupan rotan.
Pada kasus narkotika, barang bukti yang diamankan sebanyak 61,04 gram metamfetamina/sabu, 61,6 gram ganja, dan 4 butir MDMA.
Untuk barang kena cukai ilegal, petugas menyita 3.004.536 batang rokok dan 1.044,4 liter miras ilegal.
Penindakan terhadap komoditas lain mencatat empat koli ballpress pakaian impor ilegal.
Petugas juga menggagalkan penyelundupan 99.500 kilogram rotan ilegal yang termasuk barang yang dilarang untuk diekspor.
Budi menegaskan setiap penyelundupan yang berhasil dicegah mengurangi ruang peredaran barang ilegal dan melindungi masyarakat dari barang berbahaya.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya agar dapat berkompetisi dalam iklim usaha yang sehat.
Operasi bersama tersebut sekaligus bertujuan menjaga kepentingan ekonomi nasional dan keamanan rantai pasok di kawasan ASEAN.
Pengawasan perbatasan akan terus diperkuat untuk menutup celah penyelundupan dan memastikan arus barang legal tetap aman.







