Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa wewenang untuk menghapus atau memblokir video di ruang maya berada pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Pernyataan ini disampaikan menyusul polemik terkait beredarnya rekaman pengeroyokan yang menewaskan penjual cermin Bambang Setiawan di Pejompongan Jakarta Pusat.
Pemerintah membantah telah mengajukan permintaan “takedown” terhadap unggahan rekaman peristiwa tersebut.
Penanganan teknis terkait pemblokiran atau penghapusan konten dinyatakan menjadi tanggung jawab operator platform masing-masing.
Setiap platform disebut memiliki mekanisme penilaian sendiri melalui community guideline untuk menentukan kelayakan tayangan.
Syafriansyah Rosadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital, memberi klarifikasi resmi mengenai hal ini.
Menurut Syafriansyah, proses “takedown” adalah kapabilitas teknis PSE, dan pemerintah tidak meminta penghapusan konten yang memang berisi fakta atau peristiwa nyata.
Ia juga menegaskan peran panduan komunitas perusahaan penyedia layanan dalam menetapkan standar kelayakan sebuah konten untuk dipublikasikan.
Pemerintah meminta agar PSE menjalankan prosedur pemblokiran secara transparan dan konsisten sesuai standar operasional yang berlaku.
Masyarakat diimbau untuk selektif memverifikasi informasi resmi di platform digital guna mencegah kesimpangsiuran berita di ruang publik.







