Kondisi antrean panjang di sejumlah SPBU mendorong Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara meminta tindakan cepat dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk mengatasi gangguan distribusi BBM.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar yang menopang kegiatan sehari-hari dan kelancaran perekonomian lokal.
Menurut Herdensi, setiap hambatan pada rantai pasok harus segera diatasi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan usaha.
Ombudsman telah menerima laporan tentang antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU, yang dinilai sebagai indikasi gangguan pada aspek pelayanan.
Herdensi menyampaikan pernyataan tersebut di Medan (14/7).
Pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut disebut telah menjalankan beberapa upaya percepatan, termasuk optimalisasi operasional terminal BBM dan penambahan armada distribusi.
Namun, langkah-langkah itu dinilai belum memadai untuk menuntaskan persoalan di lapangan dan berpotensi memicu panic buying.
Ombudsman mendesak agar perusahaan menerapkan tindakan yang lebih efektif dan terkoordinasi untuk mereduksi antrean di SPBU.
Kegagalan menyelesaikan gangguan distribusi ini dipandang sebagai tanda kelemahan tata kelola distribusi BBM di lapangan.
Selain intervensi teknis, Ombudsman meminta Pertamina memberikan informasi yang transparan, akurat, dan berkala kepada publik.
Rincian yang diminta mencakup penyebab kendala, daerah yang terdampak, serta target waktu untuk normalisasi pasokan.
Keterbukaan informasi dinilai krusial untuk mencegah kepanikan publik yang dapat mendorong pembelian berlebihan dan memperburuk kondisi distribusi.
Ombudsman juga mengimbau seluruh SPBU agar tetap melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku selama proses pemulihan berlangsung.
Penguatan pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen selama periode pemulihan distribusi.
Ombudsman menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan distribusi BBM di Sumatera Utara.
Apabila ditemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan, Ombudsman akan melakukan pemeriksaan dan meminta tindakan korektif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.







