SIBUHUAN, Jenggala – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Kabupaten Padanglawas (Palas) mengatakan perlu partai politik memberikan klarifikasi dugaan manipulasi data anggota DPRD.
Demikian Hj Ningtiyasih, anggota Komisioner Bawaslu Palas Kepada Waspada, Rabu (22/4), menindaklanjuti pengaduan terkait indikasi manipulasi dokumen saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD dari Partai Demokrat.
Dikatakan, Bawaslu Palas telah memberi penjelasan kepada si pelapor, bahwa pengawasan dilakukan saat tahapan berjalan.
Sebelumnya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padanglawas, Indra Alamsyah Hasibuan, juga mengatakan bahwa pendaftaran calon anggota DPRD dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Maka terkait laporan dugaan manipulasi data salah satu anggota DPRD Palas berinisial AHH dari Partai Demokrat itu hal yang tidak mungkin.
Hal itu sesuai Peraturan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Apalagi pendaftaran dilakukan partai masing-masing melalui Silon, aplikasi berbasis web milik KPU untuk mempermudah administrasi, unggah data, dan dokumentasi pencalonan peserta pemilu/pilkada.
Secara terpisah AHH, anggota DPRD Padang Lawas dari partai Demokrat, mengatakan bahwa saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD telah mengikuti mekanisme dan aturan yang ada.
Termasuk dengan melampirkan segala persyaratan yang diminta partai, seperti KTP, Ijazah, SKCK dan tanda keanggotaan partai. Kemudian ditetapkan berhasil masuk dalam daftar calon tetap. (wsp/A20/d2)
Jenggala







