Penggiat anti korupsi Mardi Sijabat SH CPCLE menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran pada kegiatan Tanaman Ulang (TA) dan Tanaman Konversi (TK) Tahun 2025 Afdeling I, II, III dan IV di Kebun Sei Putih PTPN IV Regional I.
Mardi Sijabat merupakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia (LSM KPK RI).
Ia meminta agar penanganan perkara yang tengah ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal (Tipikor Satreskrim) Polresta Deliserdang mendapat perhatian dari Badan Reserse Kriminal Polri, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Dalam pernyataannya kepada wartawan, Mardi menegaskan pentingnya proses penyidikan yang profesional, transparan, dan objektif.
Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus bebas dari intervensi dan tidak memihak siapapun yang diduga terlibat.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (1/7) di Lubuk Pakam.
Mardi juga secara khusus meminta Komisi III DPR RI mengawasi agar proses hukum berjalan independen tanpa tekanan pihak luar.
Sementara itu, ia mendorong Komisi VI DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola BUMN, khususnya PTPN, agar dugaan penyimpangan serupa tidak kembali terjadi.
Lebih lanjut, Mardi mendesak manajemen PTPN IV Regional I bersikap kooperatif dengan membuka seluruh data yang dibutuhkan penyidik.
Ia meminta evaluasi menyeluruh atas tata kelola anggaran dan pelaksanaan kegiatan di lapangan agar kelemahan serupa dapat diperbaiki.
Mardi menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab penyelenggara negara dan pengelola BUMN.
LSM KPK RI akan terus mengawal proses hingga ada kepastian hukum, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan seluruh tahapan hukum yang berlaku.







