Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menekankan bahwa pengembangan industri hilir kelapa harus diawali dengan perbaikan di hulu.
Fokus utama menurut Kementerian adalah mempercepat peremajaan kebun dan memastikan ketersediaan benih unggul bersertifikat bagi petani.
Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi Kelapa Kementerian PPN/Bappenas Sukmo Harsono menyampaikan penekanan tersebut.
Hal itu disampaikan Sukmo Harsono, Selasa, 14 Juli 2026.
Sukmo mengingatkan bahwa permintaan kelapa di pasar internasional sedang meningkat secara signifikan.
Namun kondisi lapangan menunjukkan banyak kebun yang sudah menua, mengalami kerusakan akibat abrasi, dan rendahnya minat masyarakat untuk menanam kembali.
Bappenas mencatat sekitar 5,3 juta petani di Indonesia menggantungkan hidup pada komoditas kelapa.
Walau demikian, sebagian besar kebun masih dikelola secara tradisional sehingga produktivitas menurun seiring bertambahnya umur tanaman dan berkurangnya lahan produktif.
Penguatan hilirisasi dinilai dapat mendorong produksi barang bernilai tambah seperti minyak kelapa, air kelapa, santan, kelapa parut kering, serta bahan baku untuk industri pangan dan nonpangan.
Salah satu hambatan utama program peremajaan kebun adalah ketersediaan benih unggul bersertifikat yang belum mencukupi kebutuhan replanting skala besar.
Sukmo memperingatkan bahwa replanting tanpa bibit unggulan yang jelas varietas dan asal-usulnya berisiko menghasilkan panen yang mengecewakan dalam lima sampai enam tahun ke depan.
Bappenas telah menyusun Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 sebagai pedoman bagi kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani dalam mempercepat peremajaan kebun serta meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas kelapa.
Pemerintah berharap melalui langkah-langkah tersebut produktivitas kebun akan meningkat, kesejahteraan petani membaik, dan daya saing industri kelapa Indonesia di pasar global menguat.







