Hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93 persen sampel beras yang mengklaim berstatus fortifikasi tidak memenuhi ketentuan teknis.
Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan pihaknya kini menelusuri produk dan pelaku usaha yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan klaim tersebut.
Pemeriksaan difokuskan pada beras fortifikasi yang beredar di pasar dan toko, dengan tujuan mengidentifikasi sumber dan proses produksi di balik temuan ketidaksesuaian.
Amran menyampaikan hal ini saat meninjau lahan sawah di Sukamandi, Jawa Barat, pada Rabu 2 September 2026.
Ia menilai temuan tersebut merupakan persoalan serius karena klaim gizi yang tidak akurat berpotensi menyesatkan konsumen.
Salah satu keprihatinan adalah selisih harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan beras biasa, sementara kandungan gizi tidak sesuai klaim.
Contohnya, produk yang seharusnya berharga Rp13.500 dijual di pasaran sampai Rp40.000.
Per kilo selisih Rp22.000 atau Rp20.000 menurut Amran bukan sekadar margin, melainkan indikasi penipuan terhadap konsumen.
Pengawasan yang dilakukan Bapanas mencakup 178 sampel beras fortifikasi dari 11 provinsi.
Pemeriksaan meliputi aspek pelabelan, mutu, serta kesesuaian kandungan vitamin dan mineral dengan klaim pada kemasan.
Salah satu operasi pengawasan dilaksanakan di Jakarta pada April 2026, yang kemudian diikuti pemeriksaan dan pengujian laboratorium terhadap produk terdeteksi.
Hasil laboratorium pada sampel yang diteliti menunjukkan 93 persen belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim sebagai beras fortifikasi atau beras diperkaya.
Temuan ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara informasi pada label dan kandungan aktual produk.
Beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia SNI 9372:2025 tentang Beras Fortifikasi.
SNI tersebut menetapkan sejumlah kandungan vitamin dan mineral per 100 gram produk, termasuk vitamin B1 minimal 0,25 miligram dan asam folat 0,25 hingga 0,38 miligram.
Standar juga menetapkan vitamin B12 pada kisaran 1,0 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 miligram, serta seng 3,0 hingga 4,5 miligram.
Sesuai SNI 9372:2025, kandungan vitamin dan mineral minimal harus mencapai 80 persen dari nilai yang tercantum pada label.
Sementara itu, kandungan zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120 persen dari nilai yang tercantum pada label.
Badan Pangan Nasional menyatakan akan terus mendalami temuan ini untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan dan melindungi konsumen.
Produk yang terindikasi melanggar telah ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lanjutan dan pengujian laboratorium sebagaimana prosedur pengawasan.







