Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperketat pengawasan terhadap peredaran beras fortifikasi untuk memastikan klaim gizi pada kemasan sesuai dengan kandungan sebenarnya dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah tengah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel beras fortifikasi.
“Masalahnya, sementara kita selidiki. Tetapi sesuai hasil laboratorium, sekitar 90 persen yang kita cek terindikasi melanggar,” ujar Amran, Kamis 3 September 2026.
Amran menekankan klaim fortifikasi tidak boleh sekadar strategi pemasaran tanpa bukti ilmiah dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan dianggap penting karena beberapa produk dipasarkan dengan klaim mengandung vitamin atau zat gizi tertentu yang seharusnya memenuhi standar mutu dan kandungan.
Menurut Amran, jika klaim tersebut tidak benar, konsumen dirugikan karena membayar untuk manfaat yang tidak ada.
Ia juga mencatat adanya perbedaan harga signifikan pada produk yang diklaim beras fortifikasi, dengan beberapa merek dijual sekitar Rp42 ribu hingga Rp56 ribu per kilogram.
Sementara itu, disebutkan pula bahwa harga seharusnya berkisar Rp13.500, namun ada produk yang dipasarkan sampai Rp40 ribu sehingga selisihnya mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram.
Pemerintah tidak menolak inovasi maupun pengembangan produk pangan bernilai tambah, termasuk fortifikasi beras, asalkan klaim yang dicantumkan dapat dibuktikan melalui standar dan hasil pengujian.
Amran meminta agar pengawasan diperkuat dan pemeriksaan dilakukan secara objektif berdasarkan hasil laboratorium dan ketentuan yang berlaku.
Ia memperingatkan agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan, namun menegaskan tindakan tegas akan diambil apabila terbukti ada ketidaksesuaian yang merugikan publik.
Salah satu alasan pengawasan adalah perlindungan konsumen agar memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan sesuai informasi pada label.
Ketidaksesuaian klaim fortifikasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, sehingga penting memastikan informasi pada kemasan tidak menyesatkan.
Bapanas menyatakan akan terus berkolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah untuk mengawasi mutu, keamanan, informasi label, serta kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku.







