Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang, Rio Laka Dewa, S.STP., M.AP, mendapat kecaman keras dari Badan Anggaran DPRD dan Komisi II terkait ketidakhadirannya dalam beberapa pertemuan resmi.
Wakil Ketua DPRD Deliserdang sekaligus Koordinator Banggar, Hamdani Syahputra, S.Sos M.H, menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan sikap tidak menghormati fungsi lembaga legislatif.
Hamdani menyatakan pihaknya telah mengirimkan undangan resmi sebanyak dua kali untuk rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta program Dinas LH, namun Rio tidak memenuhi panggilan tersebut.
Menurut Hamdani, undangan lembaga ditujukan kepada jabatan, bukan individu, sehingga dua kali tidak hadir mengindikasikan kurangnya penghargaan terhadap pengawasan dan penganggaran DPRD.
Ketidakhadiran itu, ujar Hamdani, memunculkan kesan bahwa dinas di bawah kepemimpinan Rio berjalan sendiri dan enggan bersinergi dengan DPRD.
Hamdani memperingatkan kemungkinan DPRD menolak menerima pertanggungjawaban APBD Deliserdang 2025 jika pola komunikasi dan kerja sama tidak berubah.
Sebelumnya, Komisi II DPRD juga menyatakan kecewa saat Rapat Dengar Pendapat pada 22 Agustus, karena Rio tidak hadir dan hanya mengutus seorang kepala bidang yang dianggap kurang memahami persoalan.
Dalam RDP tersebut Komisi II membahas rekomendasi penutupan PT Leomas Inti Nawasena yang disebut telah diabaikan selama delapan bulan.
Hamdani meminta Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup jika perilaku seperti ini terus berlanjut.
Hamdani menegaskan bahwa satu pejabat saja tidak boleh merusak citra Pemerintah Kabupaten di mata DPRD dan masyarakat, apalagi pada isu lingkungan yang langsung menyentuh publik.
Menjawab kritik, Rio Laka Dewa membantah telah melecehkan lembaga legislatif karena ketidakhadirannya dalam rapat Banggar dan Komisi II.
Rio mengatakan pada pertemuan pertama ia sedang berada di Jakarta untuk membahas masuknya Deliserdang ke program strategis nasional LSDP (Local Service Delivery Improvement Project) dari Kemendagri terkait penanganan sampah.
Untuk panggilan kedua, Rio mengungkapkan terdapat kegiatan asesmen yang melibatkan 16 dinas sehingga pihaknya mengutus pejabat untuk menghadiri rapat sebagai tanda keseriusan.
Mengenai rekomendasi penutupan PT Leomas Inti Nawasena, Rio menjelaskan pihak pabrik telah melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.
Dia menuturkan aturan memberi kesempatan perbaikan, dan jika dalam 60 hari tidak ada perbaikan maka sanksi dapat diberlakukan; menurut Rio, perusahaan telah memperbaiki beberapa poin terkait baku mutu, kebisingan, dan limbah.
Rio juga menyinggung perbedaan penanganan antara PT Artha Makmur Abadi di Tanjung Morawa yang sempat ditutup sementara dengan langkah yang lebih lambat terhadap PT Leomas.
Soal rencana pelaporan DPRD ke Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Rio mempertanyakan alasan pelaporan tersebut karena menurutnya penilaian kinerja berada di ranah Bupati.
Namun Rio menegaskan DPRD berhak melaporkan jika memang memilih untuk melakukannya dan tidak akan menghalangi langkah tersebut.







