Badan Anggaran DPR RI menyepakati tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, termasuk bagi sekolah swasta.
Keputusan ini dimasukkan ke dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Namun, skema pembiayaan fiskal untuk mewujudkan kebijakan tersebut dinilai belum tuntas dan menjadi persoalan utama yang harus dirumuskan lebih lanjut.
Sebelumnya, fasilitas pendidikan gratis selama ini erat identik dengan sekolah negeri sehingga jutaan peserta didik di sekolah swasta pada jenjang SD dan SMP belum memperoleh jaminan yang sama.
Anggota Banggar menyatakan bahwa dampak anggaran dari implementasi putusan MK berskala besar sehingga pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan secara instan.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa persetujuan itu bukan sekadar catatan administrasi dan akan segera ditindaklanjuti setelah pemerintah menyerahkan Nota Keuangan RAPBN 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah kepada Parlementaria usai Rapat Kerja di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Rapat kerja itu digunakan untuk mengesahkan laporan empat Panitia Kerja (Panja) Banggar dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Berdasarkan Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat, pelaksanaan kewajiban terkait sekolah swasta gratis disepakati dilakukan secara bertahap.
Panja menekankan pelaksanaan bertahap tetap harus berpegang pada tiga prinsip utama.
Prinsip keadilan sosial bagi seluruh peserta didik.
Kualitas mutu layanan pendidikan yang merata.
Keberlanjutan fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Panja juga menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan harus dirumuskan secara presisi dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Selain perluasan cakupan sekolah gratis, Panja mendorong percepatan pencapaian program Wajib Belajar 13 Tahun.
Untuk menguatkan program bantuan pendidikan, beberapa strategi yang didorong Panja meliputi optimalisasi program pada pendidikan dasar dan menengah seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).
Untuk pendidikan tinggi, Panja mengusulkan kelanjutan ketersediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah serta pemberian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.







