Komisi XIII DPR RI mengecam keras praktik perdagangan orang yang menggunakan skema perjodohan lintas negara setelah upaya pengiriman seorang perempuan WNI berinisial FNR berhasil digagalkan.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menghentikan keberangkatan FNR yang diduga akan dikirim ke Tiongkok untuk dinikahkan dalam transaksi komersial.
Anggota Komisi XIII, Mafirion, menegaskan negara wajib bertindak tegas terhadap jaringan yang memanfaatkan pernikahan sebagai kedok eksploitasi.
Dalam keterangan pers pada Selasa, 30 Juni 2026, Mafirion meminta aparat memburu dan membongkar sindikat internasional yang mengendalikan perekrutan korban.
Menurut Mafirion, keterlibatan perantara lokal menunjukkan operasi tersebut terstruktur dan tersusun secara rapi.
Korban umumnya dijanjikan perbaikan ekonomi lalu difasilitasi dokumen perjalanan untuk diserahkan kepada pria asing yang tidak mereka kenal sebelumnya.
Jika pelaku intelektual tidak ditangkap, Mafirion memperingatkan, sindikat akan terus merekrut korban baru sehingga rantai kejahatan tidak putus.
Ia juga menegaskan bahwa praktik ‘kawin pesanan’ merupakan komodifikasi manusia yang menempatkan korban dalam posisi rentan dan terisolasi di negara tujuan tanpa jaminan dokumen.
Mafirion menyatakan bahwa ketika pernikahan berawal dari transaksi jual beli, itu bukan lagi ikatan setara melainkan bentuk eksploitasi, sehingga negara harus memastikan perlindungan terhadap setiap warga.
Kasus ini terungkap setelah kecurigaan petugas imigrasi saat wawancara paspor pada 4 Juni 2026; korban semula mengaku hendak berwisata ke Malaysia namun ternyata menjadi bagian jaringan ‘kawin pesanan’ bernilai 60.000 Renminbi (Rp150 juta).
Dari nilai mahar tersebut, keluarga korban hanya menerima Rp50 juta, sementara Rp100 juta sisanya diselewengkan oleh sindikat untuk biaya operasional dan keuntungan sepihak.







