Anggota Badan Legislasi DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan agar target kuantitas Prolegnas tidak mengorbankan mutu produk hukum.
Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan undang-undang agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Menurut Jazuli, regulasi yang dibuat secara tergesa-gesa berisiko besar untuk diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Data Prolegnas 2025-2029 menunjukkan sebanyak 95 RUU masih berada dalam berbagai tahapan penyelesaian dari total 202 judul yang disepakati.
Pernyataan itu disampaikan Jazuli saat kegiatan di Banten pada Jumat, 11 September 2026.
Ia mengamati adanya kecenderungan pasal-pasal dibatalkan setelah undang-undang disahkan karena persiapan yang kurang matang.
Jazuli juga mengakui bahwa pengajuan judicial review ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
Namun, frekuensi JR terhadap undang-undang yang baru disahkan harus menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi Baleg.
Di sisi lain, Jazuli memberikan apresiasi terhadap ritme kerja Baleg DPR RI periode ini yang ia nilai selektif dan serius.
Proses pembahasan berlangsung intens dengan keterlibatan banyak pakar serta elemen masyarakat.
Ia menambahkan bahwa jadwalnya di Komisi II sempat berubah karena rapat-rapat Baleg berjalan maraton.
Jazuli menegaskan setiap undang-undang yang disahkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, termasuk kemudahan akses lapangan kerja dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.







