Pemerintah menyatakan seluruh hak kepegawaian bagi ASN yang menjadi korban penembakan di Papua telah diselesaikan melalui koordinasi dengan PT Taspen dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan hal tersebut seraya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas insiden penembakan itu.
Menurut Rini, langkah penyelesaian dilakukan bersama PT Taspen dan BKN agar hak-hak kepegawaian dapat diproses dan diterima sepenuhnya oleh ahli waris korban.
Hal ini diungkapkan dalam keterangan pers yang diterima RRI, Sabtu, 12 September 2026.
Proses penyelesaian yang dimaksud merupakan tindak lanjut pemerintah pasca-peristiwa penembakan untuk memastikan kepastian administratif dan kompensasi bagi keluarga ASN korban.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas penyelesaian tersebut dan berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Maruarar mengakhiri pernyataannya dengan harapan, “Semoga tidak terulang lagi Bu.”
Diharapkan penyelesaian hak ini dapat meringankan beban keluarga korban dan menegaskan komitmen negara terhadap kesejahteraan ASN yang menjadi korban kekerasan.







