Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Banyu Biru Djarot, menegaskan perlunya keseimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang‑Undang Perubahan Keempat atas Undang‑Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dia menggarisbawahi bahwa regulasi yang akan dirumuskan harus memungkinkan koeksistensi antara masyarakat adat, komunitas di sekitar hutan, serta keberlangsungan flora dan fauna.
Pernyataan itu disampaikan saat pembahasan RUU Kehutanan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam sesi yang sama, perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung, Wanadri, diundang untuk memberi pandangan dan masukan strategis terhadap naskah beleid.
Banyu menyoroti potensi pengembangan pariwisata alam atau ekoturisme sebagai bagian dari pengelolaan kawasan hutan.
Ia menyebut konsep taman buru sebagai salah satu alternatif, mengambil pelajaran dari safari di Afrika yang beralih dari aktivitas berburu menjadi kegiatan sightseeing.
Contoh lain yang dia kemukakan adalah pembangunan lodge di tengah alam yang dirancang tanpa mengganggu pergerakan satwa liar.
Menurut Banyu, bila diatur secara cermat, ekoturisme dapat menghadirkan nilai ekonomi baru dari sektor non‑kayu tanpa merusak kelestarian lingkungan.
Dia menegaskan bahwa sektor taman buru perlu aturan ketat, serta perhatian khusus pada konservasi mangrove sebagai bagian dari strategi pengelolaan.
Pembahasan RUU kali ini mendapat berbagai masukan penting, meliputi penguatan perlindungan lingkungan, pelestarian hutan, dan kepastian pemanfaatan yang adil bagi masyarakat lokal.
Banyu menilai kontribusi pandangan dari berbagai pihak, termasuk Wanadri, memperkaya kajian Baleg dalam merumuskan ketentuan hukum yang komprehensif.
Dia mengingatkan bahwa hutan merupakan warisan kolektif yang harus dijaga untuk kepentingan generasi kini dan mendatang, serta berharap RUU ini menghasilkan aturan yang berpihak pada kelestarian alam sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.







