Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia memperingatkan akan meninjau ulang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang yang menolak memakai Biodiesel B50 dalam kegiatan operasionalnya.
Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50 di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026.
Bahlil menegaskan proses peninjauan RKAB dimaksudkan untuk menutup celah alasan yang digunakan perusahaan agar tidak menerapkan B50.
Ia mendesak pelaku usaha agar mulai membiasakan penggunaan produk dalam negeri seperti B50 sebagai bagian dari praktik operasional.
Menurut Bahlil, penerapan B50 juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemandirian energi.
Ia mengakui bahwa pada awalnya sejumlah pengusaha keberatan dengan B50 karena alasan biaya, namun pihaknya terus menjalin komunikasi untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.
Dalam keterangannya, Bahlil menyebut dialog intens difokuskan terutama kepada industri pertambangan agar transisi dapat berjalan.
Peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo tersebut dihadiri oleh sejumlah pengusaha, antara lain Garibaldi Thohir atau Boy Thohir dari Alamtri Resources Indonesia dan Arsjad Rasjid dari Indika Energy.
Bahlil menilai peluncuran ini merupakan langkah strategis sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju kemandirian dan kedaulatan di sektor energi.







