Komisi VIII DPR RI mulai menghimpun catatan evaluasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Langkah ini ditempuh sebagai bahan perbaikan layanan untuk musim haji berikutnya.
Evaluasi meliputi penerapan istitha’ah kesehatan, penataan embarkasi, serta pengelolaan kuota jemaah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyatakan kegiatan evaluasi dilakukan melalui kunjungan kerja ke Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat.
Jawa Barat dipilih karena dinilai berhasil menerapkan kebijakan istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji.
Abidin menuturkan Komisi VIII ingin memastikan penyelenggaraan haji pada tahun mendatang berlangsung lebih baik; Jawa Barat dijadikan contoh karena menerima penghargaan atas kepatuhan dalam menjalankan istitha’ah kesehatan.
Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan resmi, Kamis, 9 Juli 2026.
Menurut Abidin, penerapan istitha’ah kesehatan berkontribusi pada penurunan angka kematian jemaah haji asal Jawa Barat di Tanah Suci.
Data yang diterima Komisi VIII menunjukkan jumlah jemaah yang wafat turun dibandingkan musim haji sebelumnya.
Selain aspek kesehatan, Komisi VIII menyoroti kebutuhan penataan embarkasi agar disesuaikan dengan wilayah terdekat calon jemaah.
Pemerintah berencana melakukan simulasi pembagian wilayah keberangkatan antara Embarkasi Kertajati dan Embarkasi Bekasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
Penataan ini dimaksudkan agar tidak lagi terjadi penempatan jemaah yang kurang sesuai dengan lokasi embarkasi.
Nantinya calon jemaah akan diberangkatkan melalui embarkasi yang paling dekat dengan domisili mereka.
Komisi VIII juga mengevaluasi mekanisme pengelolaan kuota batal berangkat.
Menurut Abidin, pemerintah akan menata kembali proses pemanfaatan kuota yang tidak terpakai akibat jemaah meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah domisili, atau alasan lainnya.
Perbaikan proses tersebut diharapkan tidak menghambat pemberangkatan calon jemaah yang telah memenuhi syarat.
Abidin berharap seluruh hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji sehingga layanan kepada jemaah semakin efektif, tertata, dan berkualitas.







