Jenggala.id, Jakarta – Menjelang musim haji 2026, jemaah Indonesia mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan perjalanan. Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah aturan barang bawaan saat kembali ke Tanah Air.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah memperbarui ketentuan tersebut. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan bagi jemaah haji.
Kebijakan ini merupakan perubahan atas aturan sebelumnya terkait barang bawaan penumpang. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepabeanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi jemaah.
Dalam aturan tersebut, barang bawaan dari luar negeri tetap wajib dilaporkan kepada petugas. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme customs declaration saat tiba di bandara.
Namun, terdapat kemudahan khusus bagi jemaah haji reguler dalam proses pelaporan. Mereka dapat menyampaikan pemberitahuan secara lisan kepada petugas tanpa harus mengisi formulir tertulis.
Berikut ketentuan pembebasan bea masuk bagi jemaah haji:
Seluruh barang pribadi dibebaskan dari bea masuk tanpa batas nilai tertentu. Ketentuan ini berlaku selama barang tergolong sebagai kebutuhan pribadi.
Pembebasan bea masuk diberikan hingga nilai maksimal FOB USD 2.500 per orang. Jika melebihi batas tersebut, kelebihan nilai akan dikenakan pajak sesuai aturan.
Selain pembebasan bea masuk, barang tersebut juga tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Bahkan barang pribadi jemaah haji juga dikecualikan dari pajak penghasilan impor.
Meski demikian, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar fasilitas ini berlaku. Ketentuan ini penting untuk memastikan barang bawaan benar-benar sesuai peruntukannya.
Berikut syarat barang bawaan jemaah haji:
- Berangkat menggunakan kuota visa Indonesia
- Terdaftar dalam SISKOHAT
- Barang merupakan milik pribadi
- Tidak untuk diperjualbelikan
Ketentuan ini menjadi pedoman penting bagi jemaah saat membawa barang dari Tanah Suci. Pemahaman aturan sejak awal dapat mencegah kendala saat proses kepulangan.







