MEDAN, Jenggala – Dua terdakwa kasus dugaan korupsi penjualan aset PTPN kepada pihak Ciputra Land, Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti, meminta majelis hakim membebaskan mereka dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (20/5/2026).
Mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin tampak emosional saat membacakan pledoinya. Ia bahkan menangis ketika menyampaikan bahwa pengabdiannya selama puluhan tahun di PTPN hancur akibat perkara tersebut.
“Saya sudah mengabdi di PTPN selama 33 tahun. Namun, hancur lebur dengan sekejap karena tuduhan korupsi yang sebenarnya tidak saya lakukan. Tidak ada satu bukti pun yang saya dari perkara ini. Saya dinyatakan salah hanya karena menandatangani dokumen perusahaan yang merupakan keputusan sah perusahaan,” ujar Irwan.
Irwan mengatakan dirinya hanya menjalankan keputusan organisasi dan tidak pernah bertindak di luar sistem perusahaan.
“Adakah nyata saya bertindak di luar sistem, adakah saksi yang menyatakan saya menerima sesuatu, yang ada hanya seorang direktur yang menjalankan keputusan organisasi. Proyek ini sudah berlangsung sejak 2010 hingga berjalan hingga tahun 2019, sehingga diizinkan oleh kementerian,” katanya.
Menurut Irwan, proses pelepasan lahan tersebut bukan kebijakan pribadi, melainkan program perusahaan yang telah direncanakan sejak lama.
“Saya yakin siapa pun direktur akan bernasib sama, karena saya hanya menjalankan keputusan perusahaan yang sah,” ujarnya.
Irwan juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya menyerahkan kewajiban 20 persen lahan kepada negara. Namun, proses tersebut belum dapat dilakukan karena belum adanya aturan teknis yang jelas.
“Kami sudah siap menyerahkan lahan. Namun, tidak adanya aturan sehingga belum dilakukan. Saya hanya sebatas pejabat fungsional yang bekerja atas perintah dan dengan tujuan mengamankan aset negara, tapi kami malah dihukum,” tutur Irwan.
Sementara itu, mantan Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) Iman Subakti menegaskan dirinya tidak pernah berniat merugikan negara.
“Saya tidak melakukan tindak pidana korupsi seperti yang disampaikan JPU kepada saya. Ini bukan masalah pribadi, ini adalah soal korporasi dengan negara. Saya hanya menjalankan kebijakan perusahaan, di mana kami tidak pernah berniat untuk tidak menjalankan kewajiban kami,” kata Iman.
Iman menjelaskan bahwa PT NDP bersama PTPN telah berupaya melaksanakan kewajiban penyerahan 20 persen lahan, namun terkendala aturan teknis dan mekanisme ganti rugi.
“Kami bersama perusahaan induk PTPN sudah melakukan upaya untuk menyerahkan 20 persen, tetapi tidak adanya aturan dan kepastian hukum dan adanya aturan aturan BUMN yang mengharuskan adanya ganti rugi atas penyerahan lahan yang akan berikan. Karena itu, kami PT NDP belum menyerahkan lahan tersebut,” ujarnya.
Ia juga menegaskan lahan yang dimaksud masih tersedia dan telah diperiksa oleh tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Iman membantah tudingan kerugian negara sebesar Rp263 miliar. “Mengenai kerugian negara adanya Rp263 milliar adalah tidak berdasar. Karena lahan 20 persen itu sampai sekarang masih ada. Jangankan 20 persen, lebih dari itu pun akan kami berikan kepada negara,” ujarnya.
Di akhir pledoinya, Iman meminta majelis hakim memberikan putusan bebas. “Saya tidak bersalah, dan memohon agar hakim memberikan keadilan kepada kami,” katanya.
Dalam perkara ini, jaksa menyatakan para terdakwa terbukti melakukan korupsi penjualan aset PTPN pada periode 2022 hingga 2024 kepada pihak Ciputra Land melalui anak usahanya PT Deli Megapolitan Kawasan Residential (DMKR).
Para terdakwa diduga memberikan persetujuan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT NDP tanpa menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan negara.
Jaksa juga menuntut para terdakwa dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Jumat (22/5/2026) dengan agenda penyampaian replik oleh JPU. (wol/ags)
Jenggala







