Komitmen Badan Pembinaan Hukum dan HAM (BabinkumHAM) TNI untuk menjaga hak dasar warga Papua kembali ditekankan oleh pimpinan lembaga tersebut.
Selain aspek perlindungan hak, BabinkumHAM menyatakan dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI, Laksda Farid Ma’ruf, menyampaikan bahwa setiap prajurit yang ditugaskan di Papua mendapat pembekalan mengenai aturan hukum sebelum pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurut Farid, tujuan pembekalan itu adalah memastikan operasi di wilayah tersebut tetap menghormati hak asasi manusia dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.
Pernyataan Farid disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM Jakarta pada Selasa, 7 Juli 2026.
Ia juga menyatakan bahwa keterlibatan TNI di Papua selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, termasuk peran pengamanan distribusi logistik dan mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Farid menyinggung insiden yang menimpa seorang pilot berkewarganegaraan Amerika dan menyebutkan adanya peristiwa serupa sebelumnya terhadap pilot yang mendukung pelayanan masyarakat di Papua.
Dia berharap masyarakat turut berperan dalam terciptanya kondisi keamanan yang mendukung proses pembangunan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto menyatakan bahwa sekitar 122 ribu warga terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua.
Pernyataan Mugiyanto disampaikan usai rapat koordinasi antara Kementerian HAM, TNI, dan Polri yang membahas penanganan pengungsi serta situasi keamanan di Papua.







