Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkap dugaan penyelewengan besar dalam rantai distribusi BBM bersubsidi.
Temuan itu berasal dari rapat dengar pendapat, investigasi lapangan, serta pengaduan langsung dari masyarakat dan pelaku usaha angkutan.
H. M. Syaripuddin sebagai Ketua Pansus menegaskan pentingnya menyalurkan subsidi BBM kepada pihak yang benar-benar berhak karena menyangkut kesejahteraan masyarakat kecil.
Pernyataan tersebut disampaikan Syaripuddin di Banjarmasin, Senin (7/7/2026).
Data pengawasan Pansus per Mei 2026 menunjukkan realisasi penyaluran Biosolar atau Jenis BBM Tertentu (JBT) di Kalimantan Selatan baru mencapai 32 persen dari kuota tahunan.
Di sisi lain, ditemukan sejumlah SPBU yang mencatat realisasi penyaluran jauh melebihi kuota yang ditetapkan.
Ketidaksesuaian ini diduga kuat menandakan adanya kebocoran distribusi kepada pihak-pihak yang tidak berhak.
Laporan dari Ikatan Sopir Angkutan Material Bersatu (ISAM Bersatu) Kabupaten Tanah Laut memperkuat indikasi penyimpangan tersebut.
Keluhan yang diterima mencakup praktik pungutan liar (pungli) di area pengisian BBM.
Selain itu, terdapat laporan soal premanisme berupa intimidasi terhadap sopir logistik di area SPBU.
Temuan lain adalah kemunculan “barcode siluman” yang digunakan untuk mengambil BBM subsidi secara ilegal.
Pelayanan yang diskriminatif juga diungkap, yakni pembatasan terhadap kendaraan angkutan umum sementara pelangsir skala besar tetap mendapatkan pasokan solar.
Untuk menutup celah penyimpangan itu, Pansus mengusulkan serangkaian langkah taktis dan strategis.
Pertama, mengaktifkan Satgas BBM Kalsel yang melibatkan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda Kalsel, serta pemerintah daerah sesuai SK Gubernur Nomor 188.44/0545/KUM/2021.
Kedua, meminta keterbukaan data kuota dan realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga tingkat SPBU agar pemantauan publik menjadi mungkin.
Ketiga, melakukan audit digital terhadap transaksi berbasis QR Code, verifikasi surat rekomendasi pembelian, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap SPBU yang terindikasi nakal.
Keempat, menegakkan kepatuhan sektor industri, pertambangan, dan perkebunan agar menggunakan BBM non-subsidi sesuai aturan.
Kelima, merevisi formula penetapan kuota agar didasarkan pada kebutuhan riil daerah dan kondisi musiman, bukan sekadar data konsumsi historis.
Pansus memberi tenggat waktu 90 hari kepada pemangku kebijakan untuk menunjukkan langkah nyata dalam penanganan masalah ini.
Dalam kurun waktu tersebut Pansus menuntut keterbukaan data, hadirnya dashboard pengawasan bersama, temuan audit SPBU bermasalah, serta penerapan sanksi tegas bagi pelanggar.
Pansus BBM DPRD Kalsel menyatakan akan terus mengawal proses penertiban melalui rapat koordinasi lanjutan bersama BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait.







