Masalah legalisasi tanah wakaf di Provinsi Sumatera Utara masih belum terselesaikan.
Sejumlah 14.683 bidang tanah wakaf terdata di wilayah ini, namun baru 6.030 bidang yang telah memiliki sertifikat resmi.
Data tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, Muhibuddin, saat penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/8).
Muhibuddin menilai capaian saat ini menunjukkan banyak aset wakaf yang rentan terhadap ketidakpastian hukum.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesediaannya menjadi Orang Tua Asuh bagi para nazir wakaf di seluruh provinsi.
Ia memperingatkan bahwa ketidakjelasan status hukum tanah wakaf berpotensi memicu sengketa, terutama setelah pewakaf meninggal dan terjadi pergantian generasi.
Bobby juga menekankan dimensi tanggung jawab moral dan spiritual terkait pengelolaan wakaf.
Ia menyebut jika negara lalai mengurus aset wakaf, akibatnya bisa berupa “hukuman dunia” maupun dosa yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.
Gubernur meminta agar kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumut turut mengambil peran sebagai Orang Tua Asuh bagi nazir di wilayahnya masing-masing.
Selain dorongan sertifikasi, Bobby meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut menyisihkan Rp10 ribu hingga Rp20 ribu setiap bulan untuk disalurkan sebagai wakaf uang melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Kejaksaan Tinggi Sumut menargetkan penambahan minimal 6.000 sertifikat baru dalam tahun ini melalui kerja sama lintas lembaga, sehingga jumlah sertifikat dapat meningkat menjadi 12.000 dari total 14.683 bidang.
Nota kesepahaman itu ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumut, Kajati Sumut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Nugraha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumut Ahmad Qosbi, serta Ketua BWI Perwakilan Sumut Solehuddin.
Penandatanganan serupa berlangsung paralel oleh bupati/wali kota atau wakilnya di sembilan daerah, yakni Medan, Binjai, Pematangsiantar, Tebingtinggi, Langkat, Deliserdang, Serdangbedagai, Karo, dan Simalungun.
Daerah lain mengikuti proses penandatanganan secara virtual.







