Pakar Hukum Pidana Universitas Mataram, Ufran Trisa, menilai penggeledahan dalam perkara yang melibatkan eks Jampidsus sah jika dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Ia menekankan kerahasiaan operasi penggeledahan sebagai alat penting untuk menjaga integritas bukti, terutama saat tersangkanya adalah pejabat atau pihak berjejaring luas.
Menurut Ufran, pengungkapan rencana penggeledahan lebih dahulu berisiko menyebabkan penghapusan data elektronik, pemusnahan dokumen, hingga upaya mempengaruhi saksi sehingga proses pembuktian terganggu.
Ufran mengingatkan bahwa kerahasiaan tindakan penyidik tidak otomatis menghapus hak calon tersangka untuk diperiksa; keduanya harus diimbangi sebagai bagian dari strategi penyidikan.
Dalam diskusi di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026, Ufran merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
Ia menjelaskan putusan tersebut memberi ruang bagi calon tersangka untuk menyampaikan keterangan, namun tidak mengubahnya menjadi kewajiban pemeriksaan yang bersifat mutlak sebelum penetapan status tersangka dalam semua perkara.
Ufran mengatakan penilaian tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan awal harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan teknis masing-masing kasus.
Lebih jauh, ia memaparkan tiga unsur yang harus dibuktikan bila perkara dikembangkan ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pertama, keterkaitan antara aset yang ditemukan dengan tindak pidana asal seperti korupsi, suap, atau gratifikasi.
Kedua, hubungan antara aset tersebut dan pihak yang menguasai atau menjadi beneficial owner.
Ketiga, bukti adanya tindakan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan.
Ufran menegaskan bila ketiga unsur itu dapat dibuktikan, konstruksi perkara TPPU akan menjadi lebih kuat; tanpa itu, aset yang ditemukan hanya menjadi kekayaan yang menimbulkan kecurigaan.
Sementara itu, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyatakan telah diperiksa sebagai tersangka dan siap menjalani proses hukum yang berlaku.
Febrie mengatakan alat bukti yang diajukan penyidik masih perlu pendalaman dan konfirmasi, sehingga menurutnya belum memadai sebagai dasar penahanan.
Ia menuturkan pada praktik di Gedung Bundar, biasanya setiap alat bukti dikonfirmasi dan diperkuat melalui ekspose berulang sebelum penetapan tersangka dilakukan.
Meski menyampaikan keberatan, Febrie menyatakan menghormati keputusan penyidik dan akan mengikuti seluruh proses hukum; ia juga menyebut fenomena ini sebagai bentuk kriminalisasi.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU.
Penyidik juga menempatkan penahanan terhadap Febrie di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari.







