Pakar kebijakan publik Faisal Lohy meminta agar penyidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus diperluas untuk mencakup penelusuran indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Pernyataan itu disampaikan Faisal saat memaparkan hasil kajiannya dalam diskusi hukum di Jakarta Pusat, Jumat 24 Juli 2026.
Faisal menyebut kajiannya menemukan sejumlah nama dan entitas korporasi yang perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Ia menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait agar konstruksi perkara dapat terungkap secara menyeluruh.
Menurut Faisal, selain mengusut dugaan tindak pidana asal, penyidik wajib menelusuri aliran dana, kepemilikan aset, dan siapa yang menjadi beneficial owner atas harta terkait.
Ia juga meminta penyidik mengkaji peran Febrie Adriansyah semasa menjabat Ketua Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk melihat kemungkinan keterkaitan dengan perkara yang diselidiki.
Seandainya muncul potensi konflik kepentingan atau diperlukan independensi lebih kuat, Faisal mendorong agar penanganan perkara dipertimbangkan untuk dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Faisal menilai publik mengharapkan agar seluruh dugaan, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dan TPPU, diusut sampai tuntas.
Sementara itu, Febrie Adriansyah menyatakan telah diperiksa sebagai tersangka dan menerima keputusan penahanan oleh penyidik.
Febrie menilai alat bukti yang dikemukakan penyidik masih memerlukan pendalaman dan konfirmasi sebelum penetapan hingga penahanan dianggap final oleh pihaknya.
Meski menyampaikan keberatan, Febrie mengatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan menyatakan kesiapan menghadapi proses tersebut sambil mempertahankan pandangannya bahwa ada unsur kriminalisasi.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan menitipkan penahanannya di Rumah Tahanan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari.







