Focus Group Discussion Early Warning System (EWS) Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi (Cik Laila) diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jl. Adam Malik, pada Selasa (7/7).
Acara dibuka oleh Subrata Nata Lumbantobing yang mewakili Wali Kota Wesly Silalahi.
Subrata menyampaikan apresiasi kepada tim pengembang aplikasi EWS dan seluruh perangkat daerah yang terlibat.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap gejala kenaikan harga agar langkah antisipatif dapat diambil sebelum masalah membesar.
Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok berdampak langsung pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Subrata berharap EWS mampu menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami bagi pembuat kebijakan.
Ia menegaskan fungsi sistem untuk mengidentifikasi komoditas yang menunjukkan indikasi kenaikan harga, gangguan pasokan, atau potensi risiko inflasi ke depan.
Keputusan yang tepat dan terukur oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan menjadi hasil dari informasi tersebut.
Subrata juga menyoroti pentingnya kualitas data dan sinergi antarinstansi dalam memastikan efektivitas EWS.
Ia mengajak Badan Pusat Statistik (BPS), BI, perangkat daerah, pengelola pasar, dan akademisi untuk memperkuat kolaborasi dalam penyediaan dan validasi data serta penyusunan indikator.
Harapan lainnya adalah agar rumusan hasil FGD bersifat aplikatif, memiliki metodologi kuat, indikator terukur, dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Subrata menilai EWS juga harus menjadi sumber informasi publik yang transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengendalian inflasi daerah.
Ia mengaitkan penguatan sistem peringatan dini harga bahan pokok dengan visi Pemko Pematangsiantar untuk menjadi kota cerdas, sehat, kreatif, dan selaras.
Kepala KPw BI Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, mendorong penguatan sinergi melalui pemanfaatan data, sistem peringatan dini, dan protokol respons kebijakan yang lebih cepat serta terkoordinasi.
Ahmadi mengingatkan bahwa meskipun secara bulanan terdapat deflasi, tekanan inflasi tahunan dari kelompok volatile food masih perlu diantisipasi.
Ia menyarankan fokus pengendalian pada komoditas pangan strategis dengan mempertimbangkan pola harga, andil terhadap inflasi, dan risiko gejolak ke depan.
Untuk mendeteksi potensi lonjakan harga, Ahmadi memperkenalkan model Alert for Price Sipkes (ALPS) yang membandingkan harga aktual terhadap harga estimasi atau harga normal.
ALPS mempertimbangkan tren jangka panjang, pola musiman, serta deviasi harga sehingga abnormalitas dapat teridentifikasi lebih objektif.
Ahmadi menambahkan bahwa pengolahan EWS menggunakan Python dapat menghasilkan grafik dan indikator yang mempermudah penentuan status komoditas.
Visualisasi tersebut membantu TPID menerjemahkan informasi teknis menjadi rekomendasi kebijakan operasional.
Dia berharap EWS berkembang bukan hanya sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), inspeksi mendadak (Sidak) pasar, dan komunikasi publik.
Pemko Pematangsiantar telah menginisiasi portal EWS melalui TPID sebagai sarana pemantauan dan publikasi perkembangan harga.
Sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci, dimulai dari input data oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelolaan informasi oleh Diskominfo, hingga tindak lanjut kebijakan oleh TPID.
Pengelolaan instrumen bersama ini diarahkan agar intervensi pengendalian inflasi terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan mudah dikomunikasikan kepada masyarakat.







