P. SIANTAR, Jenggala – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdako Pematangsiantar Fidelis Edi Suranta Sembiring mewakili Wali Kota Wesly Silalahi menerima kunjungan kerja (Kunker) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu).
Kunker Bapemperda DPRD Provsu dalam menghimpun masukan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan dan pengembangan pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta industri kecil menengah (IKM) berlangsung di ruang serbaguna Pemko Pematangsiantar, Jl. Merdeka, Senin (22/6).
Ketua Bapemperda DPRD Provsu Darma Putra Rangkuti memimpin Kunker itu.
Wesly dalam sambutan tertulisnya dan membacakan Fidelis mengucapkan selamat datang kepada Bapemperda DPRD Provsu di Pematangsiantar, kota yang majemuk, namun toleran yang memiliki motto “Sapangambei Manoktok Hitei.”
“Merupakan suatu kehormatan atas kehadiran anggota DPRD Provsu untuk menjadikan Pematangsiantar sebagai salah satu destinasi Kunker guna menjaring masukan dalam proses penyusunan salah satu Perda yang akan mendukung pembangunan ekonomi daerah,” sebut Wesly.
Menurut Wesly, perlindungan dan pengembangan koperasi, UMKM dan IKM merupakan upaya strategis pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang adil serta berdaya saing guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
“Penjaringan masukan sangat penting dalam penyusunan kebijakan agar regulasi yang terhasilkan tepat sasaran, efektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Proses ini berfungsi untuk meminimalisir kebijakan yang kontra produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” sebut Wesly.
Wesly berharap dengan kehadiran anggota DPRD Provsu di Pematangsiantar dapat mengakomodir berbagai masukan yang terbaik. “Hingga dapat memastikan regulasi yang terhasilkan bersifat aplikatif, tepat sasaran dan partisipatif.”
Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Provsu Darma Putra Rangkuti menyebutkan merujuk Perda DPRD Provsu tahun 2026 ada beberapa program strategis sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). “Tahun lalu telah ada kesepakatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melinierkannya dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.”
“Artinya di tahun 2025 sudah masuk program legislasi daerah (Prolegda). Salah satunya yang kita bahas hari ini yakni Ranperda tentang perlindungan dan pengembangan pelaku koperasi, UMKM dan IKM,” jelas Darma.
Darma juga menyebutkan UMKM, IKM dan koperasi merupakan salah satu sektor usaha yang ada di Indonesia yang lebih 60 persen menyerap tenaga kerja serta negara-negara maju, Sektor UMKM dan IKM yang menjadi paling dominan.
“Karena itu, di sini akan memasukkan klausul pasal per pasal tentang sistem penjualan UMKM dan IKM dengan digitalisasi. Nantinya akan memodifikasi dengan daerah yang telah melakukan kebijakan seperti itu. Daerah rujukan kita Prov. Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mudah-mudahan kita memperoleh informasi yang valid dan konkrit tentang koperasi, UMKM dan IKM,” harap Darma.
Kegiatan itu mengisinya dengan diskusi dan menghadiri sejumlah pimpinan OPD terkait.
Turut hadir anggota Bapemperda DPRD Provsu Ahmad Hadian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subrata Nata Lumbantobing, para staf ahli serta para pimpinan OPD Pemko. (wsp/a31/d2)
Jenggala







