Pemerintah berencana menyegel aset milik PT Jabatex di Cibodas, Kota Tangerang setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Aset yang akan disegel meliputi tanah dan bangunan seluas 14 hektar.
Tindakan penyegelan dimaksudkan untuk memastikan pembayaran pesangon sebesar Rp59 miliar kepada 459 buruh yang hingga kini belum cair selama 12 tahun.
Sampai saat ini proses penyegelan terhadap boedel pailit belum dapat dilaksanakan.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa telah diadakan pertemuan koordinasi dengan Direktur Kemnaker, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, kurator, perwakilan kepolisian, dan pejabat terkait untuk menentukan langkah selanjutnya.
Keputusan pertama adalah menggelar rapat koordinasi dengan Pengadilan Negeri Tangerang pada 31 Agustus 2026 di kantor Disnaker Kota Tangerang.
Keputusan kedua adalah merencanakan penyegelan aset pada 7 September 2026 setelah rapat koordinasi tersebut dilaksanakan.
Setelah penyegelan, kurator akan menjalankan tindakan sita dan lelang jaminan atas aset yang masuk dalam boedel pailit.
Said menyatakan bahwa tagihan kreditur tercatat sebesar Rp139 miliar, yang di dalamnya termasuk kewajiban membayar pesangon Rp59 miliar untuk 459 pekerja.
Kurator disebut telah berjanji akan mengutamakan pembayaran hak-hak buruh dalam proses pembagian hasil boedel pailit.
Said juga menilai bahwa nilai aset 14 hektar tersebut kemungkinan melebihi total tagihan kreditur sehingga tidak ada alasan untuk menghalangi penyegelan pada tanggal yang direncanakan.
Terungkap bahwa pabrik PT Jabatex saat ini disewakan, namun pihak yang menyewa tidak diketahui; sewa semestinya ditujukan kepada kurator, yang mengaku tidak mengetahui adanya penyewaan tersebut.
Pemerintah berencana menempuh upaya pidana terhadap perusahaan apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum, tanpa menghapus kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon.
Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Arnando JP Siregar, mengatakan Kemnaker akan segera berkoordinasi dengan jurusita pengadilan untuk langkah eksekusi.
Arnando berharap jurusita dapat segera melaksanakan eksekusi sehingga kurator dapat menghitung aset yang akan diperhitungkan untuk membayar upah buruh.
Menurut pernyataan resmi, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Ketenagakerjaan turut memastikan bahwa masalah ini tidak boleh berlarut-larut dan negara harus hadir dalam penyelesaiannya.
Said menuturkan upaya masuk ke areal pabrik pada 24 Agustus 2026 gagal karena gerbang pintu dikunci, yang menurutnya menunjukkan kurangnya itikad baik dari pengusaha.
Pelaksanaan rapat koordinasi pada 31 Agustus 2026 dan rencana penyegelan pada 7 September 2026 menjadi titik waktu penting bagi upaya penyelesaian hak-hak 459 buruh yang menunggu pembayaran selama 12 tahun.







