Anggota Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan terhadap pembiayaan yang mengalir ke sektor perkebunan yang berisiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan itu disampaikan oleh Habib Idrus Salim Aljufri, anggota DPR dari daerah pemilihan Banten III, kepada Jenggala.id pada Selasa, 25 Agustus 2026.
Ia menekankan bahwa riwayat kebakaran yang berulang dalam kawasan konsesi harus menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian risiko kredit.
Menurutnya, penumpukan biaya pemadaman yang ditanggung APBN tidak seharusnya terjadi sementara lembaga keuangan tetap menyalurkan pembiayaan tanpa mempertimbangkan rekam jejak lingkungan debitur.
Habib Idrus menilai risiko lingkungan dapat menimbulkan dampak ekonomi dan reputasi yang signifikan bagi pemberi pinjaman.
Oleh sebab itu, ia mendorong agar OJK mewajibkan bank untuk melakukan uji tuntas lingkungan secara ketat sebelum menyetujui setiap fasilitas kredit.
Politikus tersebut juga meminta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan secara nyata dalam keputusan pembiayaan, terutama terhadap perusahaan dengan catatan kebakaran berulang di wilayah konsesinya.
Selain itu, ia mendesak keterbukaan data agregat pembiayaan perbankan pada sektor kehutanan nasional untuk mendukung konsistensi kebijakan dan pengawasan.
Habib Idrus menegaskan bahwa akses pembiayaan harus diprioritaskan bagi pelaku yang menjaga lingkungan, sementara pihak yang merusak harus menghadapi ketatnya persyaratan pembiayaan.
Ia menambahkan, petani kecil yang hendak menerapkan pengelolaan lahan tanpa membakar perlu diberikan dukungan teknologi serta akses modal terjangkau, termasuk alokasi khusus bagi penyokong program perhutanan sosial berkelanjutan.
Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pembiayaan diharapkan dapat mengubah pola operasional dunia usaha menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.
Habib Idrus menutup dengan mengingatkan bahwa sektor keuangan memiliki peran strategis untuk mengarahkan perilaku korporasi agar pembiayaan turut melindungi lingkungan sekaligus menjaga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.







