KISARAN, Jenggala – Pemerintah Kabupaten Asahan mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial RI guna mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertemuan ini menjadi tahapan strategis memastikan kesiapan daerah mendukung program pendidikan berbasis kerakyatan.
Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang memenuhi readiness criteria sebagai calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
“Kabupaten Asahan ditetapkan sebagai salah satu daerah yang telah memenuhi readiness criteria sebagai calon lokasi pembangunan,” kata Wakil Bupati Asahan Rianto, melalui Plt. Kominfo Arbin Tanjung, di Kisaran, Rabu (13/5).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemensos RI Robben Rico,, dan dihadiri Asisten Administrasi Umum serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan.
Kegiatan ini menindaklanjuti surat Sekjen Kemensos Nomor 1779/1/PR.01.04/5/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang usulan alternatif lokasi potensial pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Rianto menegaskan Pemkab Asahan berkomitmen mempersiapkan kesiapan lahan, dukungan utilitas, kelengkapan administrasi, hingga koordinasi lintas perangkat daerah.
“Pemerintah Kabupaten Asahan akan segera menindaklanjuti seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan guna mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Asahan,” ujarnya.
Sekjen Kemensos Robben Rico menyatakan pihaknya bersama Satuan Tugas Pembangunan Sekolah Rakyat akan memastikan percepatan penetapan lokasi, pengecekan dokumen administrasi, dan dukungan infrastruktur dasar di daerah calon penerima.
Menurutnya, Asahan masuk usulan prioritas berdasarkan hasil survei lapangan, pemenuhan readiness criteria, dan kesiapan dukungan daerah.
“Asahan dipastikan masuk dalam tahapan lanjutan realisasi pembangunan program strategis nasional tersebut,” kata Robben.
Pemerintah Kabupaten Asahan berharap Sekolah Rakyat dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Kegiatan rakor berjalan dengan aman, lancar, dan sukses.
“Kami berkomitmen penuh dalam mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ungkap Rianto. (wsp/dan/d1)







