PBB menyatakan keprihatinan serius atas keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan sanksi terhadap sejumlah pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan pada Rabu, 19 Agustus 2026, dilansir dari Anadolu.
Menurut Dujarric, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melihat dengan cemas penetapan sanksi kepada pimpinan dan beberapa pegawai ICC.
PBB menegaskan bahwa ICC merupakan komponen penting dalam penegakan keadilan pidana di tingkat internasional.
Organisasi dunia itu juga menekankan komitmennya untuk menghormati penuh fungsi dan operasional ICC di tengah tekanan politik yang meningkat.
Departemen Keuangan AS sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada Presiden ICC Tomoko Akane dan pengacara senior Abdoulaye Seye.
Sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan Perintah Eksekutif 14203 yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada 6 Februari 2025.
Kebijakan itu memblokir aset Akane dan Seye yang berada di Amerika Serikat serta melarang warga dan entitas AS melakukan transaksi dengan keduanya.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS meluncurkan kampanye bulan lalu yang bertujuan membongkar ICC, dengan menyebut lembaga itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan Amerika Serikat.
Ketegangan antara Washington dan ICC meningkat setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Surat perintah itu dikeluarkan atas dugaan kejahatan perang di Gaza, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Israel dan mendapat kecaman dari Amerika Serikat.
Di tengah kontroversi tersebut, PBB menegaskan pentingnya menjaga independensi dan keberlanjutan peran ICC dalam sistem hukum internasional.







