Komisi V DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi membahas anggaran dan sejumlah persoalan teknis transportasi.
Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyoroti kebutuhan mendesak atas integrasi sistem persinyalan yang menjadi sorotan pasca-kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.
Lasarus meminta agar integrasi persinyalan dipercepat pelaksanaannya oleh pihak berwenang.
Ia menambahkan bahwa jika Kementerian Perhubungan tidak mampu menangani pekerjaan tersebut, maka pengelolaan persinyalan sebaiknya dialihkan kepada PT KAI.
Menurut Lasarus, ada masalah koordinasi teknis yang terjadi saat insiden; ia mencontohkan adanya perintah dari selatan ke timur yang tidak tersambung dengan perintah selanjutnya ke kendaraan kereta yang bertabrakan.
Temuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) atas kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur menjadi dasar kuat pengawasan terhadap sistem sinyal.
Lasarus menyebut kendala teknis muncul karena perangkat persinyalan yang digunakan berasal dari berbagai produsen sehingga tidak saling terintegrasi dengan baik.
Ia merujuk pada keberadaan komponen dari Jepang, China, serta perangkat buatan LEN yang menurut informasi memiliki celah dalam cakupannya.
Selain persoalan perangkat, Lasarus menilai hingga kini belum ada pemisahan tugas yang tegas antara fungsi operator dan regulator di sektor kereta api.
Untuk mencegah beban pengawasan yang tidak efektif, ia menyarankan agar pengelolaan operasional diserahkan sepenuhnya kepada pihak operator kereta api.
Kecelakaan yang menjadi latar perdebatan tersebut terjadi pada Senin (27/4) malam dan menewaskan 16 orang serta melukai 90 orang.
Rangkaian kejadian dimulai saat sebuah taksi Green SM mengalami korsleting dan terhenti di rel tidak jauh dari Stasiun Bekasi Timur, lalu tertabrak oleh KRL yang melaju dari Cikarang menuju Jakarta.
KRL yang terganggu itu berhenti di tengah rel, sehingga KRL lain menuju Cikarang terhenti di Stasiun Bekasi Timur dan kemudian ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek yang datang dari arah Jakarta.
Komisi V DPR mendorong penyelesaian cepat atas rekomendasi KNKT agar kecelakaan serupa dapat dihindari melalui perbaikan integrasi persinyalan dan penajaman fungsi regulator serta operator.







