Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengumumkan putaran sanksi baru terhadap Iran pada Senin, 24 Agustus 2026.
Ia memperingatkan negara-negara yang masih menjalankan transaksi bisnis dengan Iran agar segera memutus hubungan finansial atau menghadapi tindakan pembalasan dari AS.
Langkah ini mengikuti ancaman Presiden Donald Trump terkait peluncuran apa yang disebutnya “D-Day ekonomi” terhadap Teheran.
Menurut pernyataan Bessent, kebijakan baru itu dimaksudkan untuk memperdalam isolasi ekonomi Iran dari pasar global.
Bessent menyatakan pemerintah AS memberi kesempatan bagi negara-negara untuk mengurangi hubungan sebelum sanksi diberlakukan secara penuh.
Ia juga mempertanyakan perlunya AS mengambil langkah yang berpotensi mengganggu sistem keuangan internasional jika alternatif lain tersedia.
Pemerintahan Trump disebut masih mencari jalan keluar atas konflik dengan Iran yang telah berlangsung hampir enam bulan.
Beberapa laporan menyebut persediaan sejumlah senjata utama AS menipis, sehingga mendorong pergeseran fokus ke upaya tekanan ekonomi.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth tidak menutup kemungkinan dilanjutkannya serangan militer terhadap Iran, menurut pernyataannya.
Pejabat Washington mengatakan sanksi baru bertujuan menambah tekanan terhadap ekonomi Iran yang sebelumnya sudah tergerus oleh sanksi dan blokade AS.
Pengumuman itu tidak merinci negara mana saja yang akan dikenai sanksi sekunder.
Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab disebut sebagai mitra dagang terbesar Iran yang relevan dalam konteks kebijakan ini.
Bessent menyatakan pemerintah AS mengetahui negara-negara yang masih berhubungan dengan Iran dan menilai pihak-pihak tersebut sudah menyadari risiko yang dihadapi.
Kampanye yang dijalankan pemerintah AS diberi nama “Operation Economic Outcast”.
Menurut Bessent, Presiden Trump telah menghubungi sejumlah pemimpin dunia untuk meminta penghentian hubungan dengan Iran, dan upaya itu mulai menunjukkan hasil.







