Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai pengakuan adanya kelaparan di Sudan dan Gaza sebagai sebuah “tonggak yang memalukan” bagi komunitas internasional.
Pernyataan itu disampaikan pada sidang Dewan Keamanan PBB mengenai ketahanan pangan global, Rabu, 26 Agustus 2026.
Guterres mengingatkan bahwa tahun 2025 mencatat jumlah konflik bersenjata terbanyak sejak Perang Dunia II.
Ia juga menyebut tahun tersebut memperlihatkan tingkat kelaparan global yang memecahkan rekor, dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi ketidakstabilan pangan akut.
Menurutnya, kekerasan menjadi faktor utama di balik krisis pangan di 12 dari 13 wilayah yang paling parah terdampak.
Hal ini, ujar Guterres, menunjukkan kaitan langsung antara konflik bersenjata dan runtuhnya ketahanan pangan masyarakat.
Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (WFP) Carl Skau memperingatkan bahwa konflik regional dapat mengganggu pasokan pangan secara global.
Skau mencontohkan bahwa penghentian pergerakan kapal tanker di Selat Hormuz dapat berujung pada berkurangnya pasokan makanan untuk anak-anak di Sudan.
Ia menambahkan bahwa harga bahan pangan pokok di Sudan telah meningkat hampir 40 persen sejak Februari.
Skau juga memperingatkan adanya tiga titik penyumbat utama jalur perdagangan yang berisiko memperparah krisis: Selat Hormuz, Laut Merah, dan Laut Hitam.
Guterres mengusulkan pembentukan mekanisme kepercayaan untuk menjaga kelancaran jalur perdagangan tersebut.
Rencana itu mencakup verifikasi dan pendaftaran kapal pengangkut pupuk secara netral sebagai langkah awal.
Ia menegaskan bahwa mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemulihan penuh hak navigasi, melainkan langkah praktis demi menjaga pasokan pangan dan pupuk.
Perrine Benoist, CEO Action Against Hunger, memperingatkan perempuan di Sudan menghadapi risiko kelaparan yang sangat tinggi.
Ia menjelaskan bahwa anak-anak yang kehilangan akses terhadap makanan dapat mengalami kekurangan gizi parah dan, dalam kondisi tertentu, kegagalan organ hanya dalam waktu tiga minggu.
Guterres mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak lebih cepat dan tak menunggu sampai kelaparan secara resmi dikonfirmasi sebelum mengambil langkah pencegahan.
Ia menyerukan penerapan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2417 untuk melindungi akses warga sipil terhadap makanan dan air.
Guterres juga meminta perlindungan terhadap lahan pertanian, pelabuhan, serta fasilitas penyimpanan pangan sebagai bagian dari upaya pencegahan kelaparan.
Selain itu, ia mengusulkan pemberian sanksi terhadap pihak yang secara ilegal menghalangi akses bantuan kemanusiaan, menekankan bahwa perlindungan sistem pangan dan kelancaran bantuan merupakan kunci mencegah meluasnya kelaparan.







