Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pemerintah dan DPR segera merevisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Permintaan itu ditujukan untuk memperluas ruang otonomi serta memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Seruan revisi dikemukakan dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang mengangkat tema “Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah”.
Forum tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-26 Apkasi yang berlangsung di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, pada Kamis, 2 Juli 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka kegiatan yang dihadiri ratusan peserta, termasuk para bupati, wakil bupati, dan jajaran organisasi perangkat daerah dari berbagai kabupaten.
Bima Arya menilai kepala daerah saat ini menghadapi tantangan semakin kompleks, dari pelaksanaan program prioritas nasional hingga tuntutan masyarakat akibat janji politik.
Ia juga mencatat tekanan dari dinamika ekonomi global, pengetatan fiskal, serta perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang mempengaruhi tata kelola daerah.
Dalam konteks itu, Bima menyoroti pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebagai salah satu tantangan utama yang menuntut inovasi dalam pengelolaan pembangunan daerah.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Bima, telah menetapkan dua agenda besar nasional: keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan memanfaatkan bonus demografi.
Untuk mencapai target tersebut, peran pemerintah daerah dianggap krusial dalam mendukung pelaksanaan program-program nasional.
Apkasi disebut berpotensi menjadi platform bagi kabupaten untuk bertukar pengalaman dan mereplikasi praktik-praktik terbaik terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pembiayaan alternatif.
Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kebutuhan mendesak agar kewenangan kabupaten dapat dijalankan secara optimal.
Bursah menekankan posisi pemerintah kabupaten sebagai garis terdepan pelaksanaan program yang menyentuh masyarakat, termasuk ketahanan pangan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.
Ia menjelaskan bahwa draf revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 telah disusun melalui kerja sama Apkasi dengan Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil forum diskusi kelompok terfokus yang melibatkan pemerintah kabupaten dari berbagai daerah.
Bursah menggarisbawahi bahwa revisi bukan sekadar perubahan norma hukum, melainkan momentum evaluasi pelaksanaan desentralisasi setelah lebih dari satu dekade berjalan.
Ia menilai keragaman karakteristik daerah menuntut kebijakan otonomi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah.
Apkasi berharap DPR dan pemerintah menjadikan rekomendasi yang diajukan sebagai bahan pertimbangan untuk memperjelas pembagian kewenangan dan memperluas ruang inovasi daerah.
Penyelenggaraan forum nasional juga memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Deli Serdang sebagai tuan rumah, dengan meningkatnya aktivitas sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan pelaku UMKM setempat.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrulloh dan perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Basarin Yunus Tanjung.







