M. Jaenudin dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan SPMB 2026.
Pernyataan itu disampaikan menyusul beragam keluhan teknis dan kebijakan yang dinilai menimbulkan kegelisahan publik menjelang SPMB Tahap II yang masih berlangsung.
Jaenudin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi V DPRD Jawa Barat, menegaskan perlunya pemeriksaan total terhadap proses penerimaan peserta didik tersebut.
Menurutnya, sejumlah gangguan mulai dari masalah pada sistem pendaftaran hingga perubahan nilai peserta menandakan adanya kelemahan perencanaan yang serius.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat sedikitnya sembilan persoalan krusial yang harus dijelaskan dan diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Salah satu keluhan utama adalah minimnya sosialisasi mengenai mekanisme SPMB dan PCMB sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan calon peserta didik dan orang tua.
Di ranah teknis, fraksi menemukan kendala seperti gangguan aplikasi pendaftaran, kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, serta perubahan peringkat seleksi yang dinilai tidak wajar akibat penggunaan formula penilaian yang tidak sesuai ketentuan.
Pelaksanaan Program Sekolah Maung juga menjadi sorotan karena belum disosialisasikan secara utuh, terutama berkaitan dengan dasar penetapan kriteria sekolah yang terlibat.
Program tersebut dinilai memunculkan persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lain dan dianggap menyerupai konsep RSBI yang sebelumnya telah dihapus.
Isu jalur zonasi kembali menjadi perhatian setelah ditemukan kasus calon siswa yang berdomisili sangat dekat dengan sekolah tidak diterima, sementara peserta dengan jarak lebih jauh lolos seleksi.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta keterbukaan mengenai dasar penambahan daya tampung serta penentuan kuota tambahan di setiap wilayah.
Sekalipun mendukung Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang melibatkan ratusan sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, dukungan itu disertai catatan penting.
Fraksi menekankan perlunya kejelasan aspek pembiayaan, dasar hukum pelaksanaan, kepastian bantuan bagi masyarakat kurang mampu, sumber anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban.
“Kami mendukung program SSK ini sepanjang benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” ujar Jaenudin, seraya menuntut transparansi dan kepastian hukum.
Fraksi PDI Perjuangan berjanji akan terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 agar seluruh kebijakan pendidikan berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Jaenudin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan pihaknya akan memastikan tidak ada diskriminasi serta hak anak atas pendidikan berkualitas tetap terjamin.







