Proses pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deliserdang Tahun 2025 kembali mengalami hambatan setelah beberapa pejabat daerah berulang kali tidak menghadiri rapat DPRD.
Terakhir, rapat di Komisi I DPRD yang dijadwalkan pada Jumat (7/8) tidak dihadiri empat kepala OPD utama.
Pejabat yang absen adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Deliserdang dr. M. Alfian Zunaidi.
Serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deliserdang M. Yusuf.
Absensi juga terjadi pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang Rio Laka Dewa dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Teuku Muhammad Yahya.
Para pejabat tersebut disebut hadir pada Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Bupati yang dikemukakan sebagai alasan ketidakhadiran dalam pembahasan Banggar DPRD.
Kasus serupa bukan baru terjadi; data DPRD mencatat ini sudah kali keempat rapat pembahasan batal karena alasan serupa.
Pada Jumat (24/7) rapat bersama 22 camat batal karena hanya lima camat hadir, sementara 17 lainnya absen.
Pada Kamis (30/7) di Komisi I tercatat empat kepala dinas mangkir, termasuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hesron T. Girsang, AP., M.Si; Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang); Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Yudy Hilmawan, S.E., M.M; dan Kepala Dinas Pendidikan Suparno, S.Sos., M.S.P.
Sementara pada Sabtu (1/8) di Wings Hotel dua pejabat juga tidak hadir, yakni Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Rachmadsyah, ST* dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Drs. Syahdin Setia Budi Pane.
Wakil Ketua DPRD Deliserdang sekaligus Koordinator Banggar H. Hamdani Syahputra S.Sos MH menyatakan kekecewaannya atas kejadian berulang tersebut.
Hamdani menuduh adanya dugaan kesengajaan dari Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan untuk memperlambat proses pembahasan dan memperingatkan DPRD tidak segan menggunakan haknya untuk menolak pertanggungjawaban APBD 2025 jika kondisi terus berlanjut.
Ia menegaskan pembahasan APBD merupakan agenda prioritas yang diamanatkan undang-undang dan meminta agar Rakor yang berkaitan dijadwalkan ulang sehingga rapat DPRD tidak menjadi prioritas kedua.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang S.STP., M.Si menyatakan tidak ada instruksi dari Bupati terkait ketidakhadiran dan bahwa Bupati mendukung penuh pelaksanaan rapat Banggar DPRD Deliserdang.
Jika pola absensi berlanjut, DPRD diperkirakan akan menempuh langkah-langkah strategis sesuai ketentuan untuk memastikan kelanjutan pembahasan pertanggungjawaban anggaran daerah.







