LBH BETUL BETUL menilai krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Sumatera Utara bukan sekadar masalah distribusi teknis, melainkan indikasi maladministrasi yang berpotensi berujung pada tindak pidana sistemik yang melibatkan PT Pertamina (Persero).
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut di Medan, Minggu (19/7).
Promotor LBH BETUL BETUL, Febrinaldi Siregar SH—yang tercatat sebagai Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Konsentrasi Hukum Administrasi Negara—menegaskan penyaluran BBM merupakan tugas konstitusional yang harus memenuhi standar pelayanan publik.
Febrinaldi merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk menegaskan kewajiban BUMN dalam menyediakan layanan energi sesuai standar.
Menurutnya, antrean panjang dan gangguan sosial yang terjadi bukan akibat keadaan kahar (force majeure), melainkan dugaan kegagalan masif dalam penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pelayanan Publik.
LBH BETUL BETUL meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh ke hulu rantai distribusi, tidak hanya menindak operator lapangan di titik akhir distribusi.
Lembaga itu merekomendasikan audit forensik yang menelaah dokumen alokasi versus realisasi, memetakan rantai distribusi, serta melacak komunikasi digital antar-pejabat internal korporasi.
LBH juga menekankan perluasan penyelidikan hingga menyasar pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk Direksi, Komisaris yang diduga membiarkan praktik, dan Manajer Wilayah PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.
Sebagai dasar hukum tindak lanjut, LBH BETUL BETUL mengusulkan penerapan beberapa ketentuan berikut.
Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda Rp60 miliar bagi pelaku penyalahgunaan niaga BBM subsidi.
Pasal 492 & 495 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menjerat tipu muslihat atau penyembunyian fakta distribusi yang merugikan ekonomi masyarakat.
Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menindak penyalahgunaan wewenang jabatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
LBH BETUL BETUL menginformasikan pengaduan terbuka telah dilayangkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.
Selain upaya pidana, organisasi tersebut mendesak pemerintah berdasarkan Pasal 6 dan 7 UU No. 25/2009 segera menjatuhkan sanksi administratif dan mengevaluasi total manajemen Pertamina tanpa mengganggu proses pidana yang sedang berjalan.
LBH menutup pernyataannya dengan seruan agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel demi pemulihan hak konstitusional atas energi bagi masyarakat Sumatera Utara.







