Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.
Upaya dilakukan dari sisi produksi hingga stabilitas harga untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Informasi dari BMKG dijadikan sebagai peringatan dini oleh pemerintah dalam merancang intervensi lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta pada Senin 3 August 2026.
Makmun menyoroti prediksi puncak musim kemarau pada Agustus yang diperkirakan terjadi di hampir separuh wilayah Indonesia.
Ia meminta daerah untuk memanfaatkan sumber air yang masih tersedia guna mempercepat masa tanam padi dan tanaman lainnya.
El Nino dinilai berpotensi menurunkan luas tanam padi serta memengaruhi produksi hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Untuk mitigasi, pemerintah menyiapkan beberapa intervensi teknis dan infrastruktur pertanian.
Langkah-langkah itu meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, sumur dangkal, pompanisasi, irigasi perpipaan, percepatan tanam, dan penggunaan varietas tahan kekeringan.
Pemerintah juga mengoptimalkan relokasi pompa air dan mengusulkan pelaksanaan modifikasi cuaca pada wilayah yang berisiko mengalami kekeringan ekstrem.
Saat ini tersedia sekitar 130 ribu unit pompa air dan ribuan jaringan irigasi yang semua peralatannya dipantau melalui sistem digital untuk mempercepat respons di lapangan.
Meski ada ancaman El Nino, kondisi pangan nasional dinilai masih aman karena produksi beras terus meningkat.
Cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 5,25 juta ton.
Dari sisi hilir, Badan Pangan Nasional menyiapkan langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas harga beras.
Intervensi tersebut antara lain pengoptimalan Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran beras SPHP, serta realisasi bantuan pangan beras tahap kedua.
Menurut rilis resmi Bapanas pada Jumat 31 July 2026, GPM telah dilaksanakan sebanyak 6.589 kali di 38 provinsi dan 448 kabupaten/kota hingga akhir Juli 2026.
Pemerintah juga berencana menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997,2 ribu ton kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan stok pemerintah tetap aman dan mengingatkan pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga beras.
“Yang terpenting hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Jadi insyaallah aman. Jangan mempermainkan beras karena itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak,” ujar Amran.







