Seorang siswi SMP berinisial CKC (14) ditemukan tewas di Nabire, Papua Tengah, dalam peristiwa yang diduga merupakan pembunuhan berencana oleh mantan kekasihnya, AWS (15).
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengecam keras kejadian tersebut dan menilai kasus itu menunjukkan kegagalan sistem perlindungan anak di tingkat lokal dan nasional.
Dalam pernyataannya pada Selasa (4/8), Rieke menyatakan bahwa ketika anak-anak melakukan tindak kekerasan ekstrem terhadap sesama anak, itu merupakan pertanda runtuhnya mekanisme pencegahan sosial dan deteksi dini di lingkungan terdekat.
Rieke juga menyoroti dilema hukum yang muncul antara hak hidup korban yang dilindungi konstitusi dan ketentuan penanganan pelaku menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Ia menegaskan keadilan untuk korban tidak boleh tergadaikan oleh formalitas prosedural dan mendesak aparat menerapkan sanksi pidana maksimal yang diizinkan undang-undang terhadap pelaku.
Di sisi lain, Rieke meminta agar pintu diversi ditutup dalam kasus ini, dengan merujuk bahwa Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menetapkan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun.
Kasus dugaan pembunuhan berencana seperti ini, menurutnya, harus dilanjutkan melalui proses peradilan formal tanpa opsi diversi.
Peristiwa itu juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas aturan daerah; Pemerintah Provinsi Papua Tengah baru mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Februari lalu dan gencar disosialisasikan pada Juli.
Rieke menilai adanya jurang antara regulasi yang ada dan kapasitas eksekusi di lapangan sehingga upaya perlindungan anak masih sangat lemah.
Meski mengapresiasi kerja Satreskrim Polres Nabire yang mampu menangkap pelaku dalam kurun tujuh jam, Rieke mengatakan penanganan kasus ini memperlihatkan ketimpangan struktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tubuh Polri.
Saat ini Direktorat PPA-PPO baru terbentuk di 11 Polda, dan satuan kerja mandiri tersedia di 22 Polres/Polresta; banyak wilayah seperti Polda Papua Tengah dan Polres Nabire masih mengandalkan unit kecil di bawah Satreskrim.
Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan personel, lambatnya birokrasi, serta minimnya anggaran operasional untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Berdasarkan hal itu, Rieke mendesak beberapa langkah konkret dari pemerintah dan aparat keamanan.
Pertama, revisi Perpres Nomor 20 Tahun 2024 untuk membentuk Direktorat PPA-PPO di seluruh Polda, menyiapkan satuan kerja mandiri di semua Polres/Polresta, serta unit khusus sampai tingkat Polsek dengan anggaran mandiri.
Kedua, implementasi nyata Perda oleh Pemprov Papua Tengah, DPR Papua Tengah, dan Pemkab Nabire, termasuk penyediaan rumah aman, anggaran pemulihan trauma bagi keluarga korban, serta program pencegahan kekerasan berbasis sekolah dan lingkungan sosial.
Rieke menegaskan bahwa keadilan bagi almarhumah CKC tidak boleh berakhir hanya pada dokumen kebijakan; menurutnya reformasi struktural pada PPA Polri dan penegakan hukum secara maksimal harus segera dijalankan.







