TARUTUNG, Jenggala – Kementerian Pertanian RI di kantornya di Jakarta, Senin (20/4), mengundang para kepala daerah serta pemangku kepentingan sektor pertanian mengikuti rapat koordinasi guna membahas langkah antisipatif terhadap musim kemarau yang berpotensi terjadi kekeringan ekstrem diprediksi tahun ini.
Salah satu peserta yakni Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP). Pada forum tersebut ia mengemukakan langkah pro aktif pihaknya melakukan mitigasi guna mengantisipasi ancaman musim kemarau ekstrem tahun 2026.
“Pemkab Taput berkomitmen menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, meski dihadapkan pada tantangan musim kemarau,” kata JTP pada Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Bupati Taput didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian Viktor Siagian dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) SEY Pasaribu.
Kepada Pers, Bupati Taput menyampaikan partisipasi daerahnya dalam rakornas sangat krusial untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi nasional.
“Fokus utamanya adalah memastikan produksi pangan di Tapanuli Utara tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim. Tentu sangat perlu menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, meski dihadapkan pada tantangan musim kemarau,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan sistem irigasi, optimalisasi lahan, serta penerapan teknologi adaptif menjadi kunci utama agar sektor pertanian tidak lumpuh saat curah hujan menurun. Melalui pembangunan irigasi perpompaan dan tersier, diharapkan distribusi air ke lahan-lahan produktif milik petani tetap terjaga secara stabil dan merata.
Pemkab pun merekomendasikan keterlibatan aktif dalam forum nasional itu menargetkan adanya skema antisipasi yang lebih terukur dan sistematis yang diharapkan mampu menjaga stabilitas ketahanan pangan sekaligus memastikan para petani tetap terlindungi selama musim kemarau 2026. (wol/jps/d1)
Jenggala







