Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menegaskan pentingnya peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam memastikan kesahihan pelaksanaan rukun haji bagi para jemaah.
Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama pengurus KBIHU DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Ansari, pendampingan dari pembimbing KBIHU tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi pengawal agar seluruh syarat dan rukun haji terpenuhi menurut syariat.
Ia menekankan urgensi pendampingan khususnya untuk jemaah lansia dan mereka yang belum berpengalaman dalam tata ibadah haji.
Salah satu kasus yang dikemukakan Ansari adalah insiden di musim haji lalu ketika seorang jemaah muda melakukan tawaf dalam keadaan berhadas sehingga harus mengulang rangkaian tawaf dan sai setelah melaporkan ke rombongan di hotel.
Kasus itu, menurutnya, menunjukkan konsekuensi serius jika pendampingan melekat tidak dilaksanakan dengan baik.
Di samping apresiasi, Ansari juga menyampaikan sejumlah catatan kritik terhadap praktik yang perlu diperbaiki di lapangan.
Salah satu sorotan utama adalah dugaan pungutan liar (pungli) untuk layanan kursi roda yang sempat viral di media sosial; korban umumnya jemaah lansia dan besaran pungli disebut sampai ratusan riyal.
Ia meminta agar kejadian serupa dicegah dan pelaku diberikan sanksi agar jemaah tidak menjadi korban eksploitasi.
Ansari juga mendesak pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan dana dam (denda) dan badal haji.
Ia menuntut agar setiap transaksi berkaitan dengan dam maupun badal dilengkapi bukti pembayaran yang sah sehingga dana tidak lagi rawan disalahgunakan.
Selain itu, Komisi VIII mencermati aktivitas city tour atau wisata kota yang diikuti jemaah di luar agenda resmi haji dan menilai regulasi terkait masih belum memadai.
Kebijakan yang hanya dituangkan melalui surat edaran pasca-insiden dinilai belum cukup; Ansari mendorong peraturan yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah dan KBIHU.
Di akhir pernyataannya, Ansari berharap terjalinnya koordinasi yang harmonis antara pihak-pihak terkait agar perlindungan terhadap jemaah maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih wewenang.







