Perdebatan tentang ketidakmerataan bantuan bagi pendidikan Islam kembali mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama pada Selasa, 30/6/2026 di Senayan, Jakarta.
Hj. Ansari, anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Madura, menyoroti akar masalah yang membuat banyak madrasah swasta di daerah tidak memperoleh bantuan yang seharusnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar keterbatasan anggaran tetapi lebih pada tata kelola data yang bermasalah dalam sistem Education Management Information System (EMIS).
Temuan lapangan yang disampaikan Ansari menunjukkan sejumlah madrasah gagal menerima bantuan karena belum tercatat atau tidak mengelola data pada EMIS.
Ia menekankan bahwa EMIS berfungsi sebagai pintu masuk tunggal untuk akses program bantuan pemerintah sehingga ketidakcelengannya berdampak langsung pada penerimaan bantuan.
Ansari juga menyinggung disparitas informasi antara pengelola madrasah di perkotaan yang relatif mahir menggunakan platform digital dan madrasah di pelosok yang masih kesulitan mengakses atau memahami sistem tersebut.
Untuk menjembatani kesenjangan ini, ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengoptimalkan peran penyuluh agama agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai penyampai informasi, pendidik, dan motivator di lapangan.
Hj. Ansari mengingatkan bahwa keberhasilan program harus diukur dari ketepatan sasaran bantuan, bukan semata besar kecilnya anggaran yang disediakan.
Menanggapi sorotan itu, Menteri Agama mengakui bahwa EMIS adalah instrumen penting dalam penyaluran bantuan dan mengakui adanya kendala teknis serta dinamika di lapangan.
Menteri menyatakan komitmen untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan, integratif, dan mudah diakses oleh seluruh madrasah di Indonesia, sambil menyiapkan langkah-langkah perbaikan teknis dan sosialisasi ke daerah.







