Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI di Senayan pada Selasa, 30 Juni 2026, aspirasi dari AGRKI mengenai implementasi POJK Nomor 3 Tahun 2025 menjadi salah satu fokus pembahasan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyatakan komisinya akan mengawal tuntutan tersebut agar diterima dan ditindaklanjuti dengan serius.
Perwakilan AGRKI meminta agar pelaksanaan POJK Nomor 3 Tahun 2025 disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Permintaan itu mencakup penyesuaian mekanisme sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan agar tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang lebih luas.
Salah satu poin utama yang diajukan adalah pemberian masa transisi sehingga proses sertifikasi tidak merugikan pihak terkait.
Fauzi menilai masa transisi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memungkinkan lembaga sertifikasi menyesuaikan diri dengan aturan baru.
Ia juga memastikan semua masukan dari RDPU akan diteruskan kepada OJK sebagai mitra kerja DPR RI untuk diperhatikan dalam implementasi regulasi.
Tujuan pengiriman masukan tersebut adalah agar penerapan POJK berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Menurut Fauzi, RDPU berfungsi sebagai wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Hasil pertemuan diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktik di lapangan.
Fauzi menekankan pentingnya menindaklanjuti aspirasi yang masuk agar tidak berhenti hanya di ruang rapat melainkan menjadi solusi melalui koordinasi dengan mitra kerja.
Komisi XI DPR RI juga akan terus memantau tindak lanjut hasil RDPU sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.







