BINJAI, Jenggala – Aipda Sandran, anggota polisi yang bertugas di Polres Binjai menjadi korban penganiayaan. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka cukup serius dan harus menjalani rawat inap di RSU Djoelham Binjai.
Kejadian ini pun dilaporkan Sandran ke Polres Binjai pada 6 Maret 2026. Namun sayang, sampai saat ini 9 pelaku penganiayaan belum juga ditangkap pihak kepolisian.
Kuasa hukum korban, Johendri SH, Minggu (26/4), menerangkan, peristiwa penganiayaan ini dipicu persoalan keluarga. Korban dan adiknya inisial IG, memiliki perselisihan terkait warisan orang tua.
Bahkan, kata Johendri, IG diduga menghasut ibu mereka untuk melaporkan korban terkait dugaan pencurian sawit di lahan warisan.
“Laporan ini kemungkinan tidak kuat. Sehingga prosesnya masih stagnan,” ujar Johendri.
Melihat laporan polisi yang belum ada hasil, lanjut Johendri, IG diduga semakin berang dan akhirnya mengeluarkan ancaman kepada korban.
“Ancaman itu dilakukan pada Juli lalu. Katanya, klien kami ini mau dipukuli atau dimatikanlah sama si pelaku (IG),” bebernya.
Seiring berjalannya waktu, tepat pada Maret 2026, sambung Johendri, ancaman yang disampaikan IG akhirnya dilaksanakan. Korban harus mendapat pukulan dari IG dan keluarganya serta sejumlah teman-temannya yang lain.
Peristiwa penganiayaan itu terjadi tepat pada Jumat, 6 Maret 2026, sekitar pukul 19:00 WIB, di Jalan Simpang Sukaramai, Namu Ukur Selatan, Kabupaten Langkat. Dalam aksinya, pelaku disebutkan membawa oknum TNI.
Ketika itu, jelas Johendri, korban didatangi oleh sekitar 9 orang yang langsung melakukan penyerangan. Korban dipukul saat dalam keadaan tidak berdaya hingga mengalami luka lebam di pelipis kiri, mimisan, dipukul menggunakan kursi, hingga ditendang di bagian perut. Dalam aksinya, pelaku juga diduga menggunakan senjata tajam.
Dalam rekaman kejadian, terdengar salah satu pelaku, IG, melontarkan tuduhan dan ancaman kepada korban. “Kau ajari anak ku mencuri surat-surat untuk digadai. Kau kebal hukum, udah dilaporkan kau pencurian sawit tapi gak ditangkap,” ujar IG menuding korban, sembari mengancam nyawa korban dengan kalimat “Matikau nanti”.
Saat kejadian, turut diduga terlibat oknum TNI Angkatan Darat yang diketahui berinisial Prada MFR. Berdasarkan laporan, oknum TNI itu melakukan pemukulan dan memiting korban.
Kasus ini pun menjadi sorotan karena beredar rumor di masyarakat, bahwa para pelaku merasa aman dan tidak takut ditangkap. Salah satu pelaku bahkan dikabarkan menyombongkan diri dengan mengatakan, “Sudah aku atur semua,” seolah memiliki “orang dalam” atau perlindungan tertentu.
Dalam perkembangan terbaru, Johendri, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyidikan. Menurutnya, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan justru berbalik menyerang kliennya.
“Persoalan keluarga seharusnya dapat diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi klien kami malah ditekan dengan laporan pencurian sawit serta tes urine meski sudah jadi korban,” ujarnya.
“Kenapa MFR dan anak di bawah umur yang dijadikan tersangka, mana pelaku-pelaku yang lain? Pernah ada info bahwa pihak polres membuat Sprinkap atau surat perintah penangkapan, tetapi meski ada tersangka di sekitar tempat tinggalnya, polisi ternyata tidak jadi turun,” tegas Johendri.
Terkait laporan pencurian sawit terhadap korban, sambung Johendri, ditakutkan menjadi laporan tandingan. “Terkait kasus ini (pencurian sawit) tidak masalah untuk mediasi. Dan yang pasti, kejiwaan klien kami bisa terguncang karena tersangka penganiayaan tidak kunjung ditahan,” tambahnya.
“Anggota polisi aktif saja dibuat seperti ini, bagaimana dengan masyarakat awam? Jadi tolong untuk Kapolres dan Kapolda, agar melindungi dan memberikan dukungan kepada semua anggotanya,” serunya.
Johendri menegaskan, bahwa prinsip hukum bahwa tidak ada pelaku yang bisa lari selama dikejar. “Kami tentu sangat tidak puas atas kinerja penyidik Polres Binjai. Alasannya karena hanya 3 tersangka. Dan tidak ada pelaku kejahatan yang bisa lari, kecuali pelaku tidak dikejar,” tegasnya.
Pihak keluarga dan kuasa hukum memberikan ultimatum. Jika kasus ini tidak diproses secara tuntas dan semua pelaku tidak diproses sesuai laporan, maka langkah hukum selanjutnya akan ditempuh hingga ke tingkat tertinggi. “Kami akan tindaklanjuti ke DPR RI Komisi III dan diteruskan ke Presiden serta Kapolri,” ancamnya.
Sementara itu, Kapolres Binjai, AKBP Mirzal Maulana, sebelumnya kepada wartawan hanya memastikan perkara sedang berproses sesuai prosedur. Namun, tekanan publik dan keluarga korban kini semakin kuat menuntut transparansi dan keadilan hukum. (wsp/a22/d2)
Editor: Tim







