Seorang anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara berinisial IS dilaporkan ke Polres Labuhanbatu atas dugaan penggelapan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 647.
Perkara bermula pada 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terkait sebidang tanah yang terletak di Dusun IV Kampung Selamat, Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura.
Tanah tersebut dibeli oleh Edi Mansur Sitorus dengan nilai transaksi sebesar Rp100 juta.
Selanjutnya SHM Nomor 647 berada dalam penguasaan atau disimpan oleh IS.
Pelapor beberapa kali meminta agar SHM dikembalikan, termasuk pada tahun 2023 dan lagi pada Januari 2026.
IS sempat berjanji mengembalikan SHM pada tanggal 8 Februari 2026, namun sertipikat itu belum diserahkan kepada pelapor hingga saat ini.
Karena belum dikembalikan, pelapor menyatakan mengalami kerugian sekitar Rp300 juta dan melaporkan dugaan penggelapan tersebut ke Polres Labuhanbatu.
Laporan tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan Nomor: LP/B/646/V/2026/SPKT/Polres Labuhanbatu/Polda Sumatera Utara, tanggal 2 Mei 2026.
Dalam dokumen laporan, dugaan penggelapan dirujuk pada Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ketika dikonfirmasi via pesan singkat, Edi Mansur yang merupakan saudara kandung terlapor hanya menyatakan, “Masih berproses.”
Permintaan penjelasan kepada IS tentang dasar hukum atau bukti tertulis yang menjadi alasan menahan SHM tidak dijawab secara rinci.
IS menanggapi singkat dengan mengatakan, “Nanti kita ketemu saya jelaskan sama abang,” dan belum memberikan keterangan tertulis melalui WhatsApp.
IS tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Labura dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sampai laporan ini dipublikasi belum memberikan konfirmasi resmi kepada penyidik atau media.







